Ma’ruf mengatakan, infrastruktur internet di Kota Cirebon masih kurang ideal. Menurutnya, infrastruktur internet menjadi bagian terpenting agar perda ini bisa berjalan maksimal. Ia pun mendorong agar adanya keberpihakan anggaran.
“Anggaran tak hanya di DKIS. Nantinya anggaran ini bisa di masing-masing SKPD. Semisal, kita kerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) tentang parkir non tunai, anggaran tetap di Dishub. Tapi, program parkir non tunai ini bagian dari smart city,” kata Ma’ruf.
“Kita sedang tagging (menandai) program-program di SKPD yang menjadi bagian smart city, termasuk anggaran di program tersebut. Tapi belum kita total anggarannya,” pungkasnya. (ade)