Berkaitan dengan masalah dokumen dan administrasi, Adang menjelaskan bahwa memang berkas ter-update lebih ideal daripada berkas yang sudah ada. Namun demikian, untuk berkas lama yang diusulkan saja, tidak ada masalah. “Memang idealnya begitu. Tapi kalau kita tidak bisa berharap seperti itu, berkas lama tidak ada masalah untuk diusulkan. Selanjutnya tetap dikembalikan kepada pihak-pihak yang mau memperjuangkan, yakni DPD RI. Jadi apakah perlu diupdate atau tidak,” ungkapnya.
Hal tersebut juga termasuk hasil-hasil kajian. Apalagi pihaknya melakukan kajian tersebut pada tahun 2012. “Ya mungkin sudah ada perkembangan. Tapi yang lama juga bisa jadi pertimbangan. Kita juga hasil analisasnya bisa dikonfirmasi kepada Bappeda Jabar,” tuturnya kepada Radar, kemarin.
Adang juga mengungkapkan untuk permasalahan nama walikota ataupun bupati yang sekarang menjabat, pihaknya tidak pernah sama sekali mencantumkan nama-nama tersebut. Hanya pada kepengurusan P3C saja mereka mencantumkan, tapi hanya dalam konteks jabatan. (jrl)
Provinsi Cirebon Sudah Dibahas DPD
