Rusdi mengatakan setelah Kapolri mengutarakan niatannya untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK tersebut dan mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi, Asisten SDM Polri diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Rusdi, semua proses perekrutan perlu disiapkan, tim sedang menggodok mekanisme tersebut, mengingat 57 mantan pegawai KPK tersebut memiliki latar belakang jabatan berbeda dan tidak semua berstatus penyidik.
“Karena kami ketahui 57 itu tidak semua sebagai penyelidik dan penyidik di KPK. Ada juga kerja administrasi, perencanaan. Oleh karena itu perlu koordinasi antar-instansi ini untuk bisa merekrut mereka dan juga posisi-posisi mana yang ada di Polri untuk rekan-rekan kita mantan pegawai KPK,” ujar Rusdi Hartono.
Lebih lanjut Rusdi mengatakan perekrutan 57 mantan pegawai KPK tidak lulus TWK tersebut merupakan iktikad baik Polri melalui Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo. “Iktikad baik Bapak Kapolri untuk merekrut kembali, bergabung bersama kami kembali sebagai ASN Polri terhadap 57 mantan pegawai KPK,” ujarnya.
Rusdi pun berjanji akan menyampaikan perkembangan dari hasil proses perekrutan yang sedang berjalan tersebut setelah proses koordinasi selesai dilakukan. Terkait status 57 mantan pegawai KPK yang dicap merah karena tidak lulus TWK, Rusdi mengatakan Polri tidak melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan.
Di mana setiap individu memiliki masa depan dan harapan, untuk itu Polri membuka pintu seluas-luasnya. “Tentunya masa depan ini sama-sama kita isi dengan hal yang baik, Polri telah mengajak membuka pintu seluas-luasnya kepada rekan mantan pegawai KPK untuk sama-sama kami abdikan diri di Polri dan abdikan diri untuk negeri yang sama-sama kita cintai. Kita lihat ke depan saja,” pungkas Rusdi. (riz/fin)
Polri Tak Ragukan Novel Baswedan Cs
