BUMN Sakit Sulit Sembuh

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit ditutup. Alasannya, meski mendapat modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahan pelat merah yang sakit itu tetap sulit sembuh.
“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan Maharani, kemarin.
Puan setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat. Puan menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.
“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” tuturnya.
Menurutnya, PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional. Dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah lenyap oleh pengelolaan yang buruk.
Buruknya tata kelola perusahaan satunya diduga karena ada banyak ‘permainan’ di tubuh BUMN itu sendiri. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga seakar-akarnya.
“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memanjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit dengan proteksi Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dengan tegas ia sampaikan, bahwa pemerintah tidak ingin proteksi itu terus-menerus diberikan kepada perusahaan pelat merah.
“BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres) pada Sabtu (16/10).
Jokowi mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi ketika BUMN sakit ditambahi PMN. Namun, ke depan Jokowi meminta proteksi seperti itu tidak ada lagi. “Saya bisa memberikan penugasan. Misalnya penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya. Dan diberitahu, ini IRR internal recovery returnnya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian,” jelasnya.