Demokrat Setuju Langkah KPU

JAKARTA- Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah KPU yang mempersiapkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada November 2024.
“Ini adalah usulan yang sedari awal paling masuk akal. Kita perlu memberikan jeda waktu kepada penyelenggara dan peserta pemilu agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar,” kata Syarief Hasan, kemarin.
Hal ini juga sudah mempertimbangkan alokasi waktu untuk sengketa pemilu, agar jadwal pelaksanaan pemilu tidak bertabrakan. Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan Pemilu.
Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 adalah yang paling realistis. Sebagai pesta rakyat yang akan menentukan calon pemimpin bangsa, tentu prasyaratnya adalah pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. “Untuk mewujudkan hal itu tentu membutuhkan persiapan dan manajemen teknis yang tepat,” ungkapaya.
Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa beban KPU dan Bawaslu pada 2024 akan sangat berat, bahkan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Memaksakan pemilu untuk mundur juga tidak sesuai UU Pilkada yang mengamanatkan Pilkada serentak pada November 2024. Bahwa meskipun regulasi ini dapat direvisi. Tetapi alangkah baiknya menghormati sistem yang bersama telah dibuat dan sepakati.
“Seharusnya pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan pilpres diundur ke Mei 2024. Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri. Tidak elok jika merecoki jadwal dan tahapan pemilu tanpa pertimbangan yang masuk akal,” tegasnya.
Lagipula, menurut Syarief, kekhawatiran adanya polarisasi dan instabilitas sebagaimana yang diungkap pemerintah terlalu berlebihan. Ia merasakan konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik.
Kondisi politik hari ini dengan situasi jelang dan beberepa waktu pasca pemilu 2019 sudah semakin kondusif. Keterbelahan politik yang terjadi juga semakin menghilang. Bahkan, hal tersebut harusnya dipandang sebagai dinamika demokrasi, semua juga akan berangsur membaik dan tak mengganggu kedaulatan NKRI.