Buru Rekom Kepala Daerah dan Jumpa Dirjen Otda hingga Wapres
Cirebon dianggap layak menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Dan, dorongan pemekaran Provinsi Cirebon kembali kencang. Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) terus bergerak.SAMSUL HUDA, CirebonKETUA Umum P3C Muhammad Jazuli SE mengatakan wacana Provinsi Cirebon sempat mandek lantaran pejuangnya sudah pada sepuh. Dan kini sebagai generasi baru, pihaknya kembali menggaungkan cita-cita itu agar terealisasi.
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian ilmiah, Cirebon sudah layak untuk mandiri dan jadi DOB. Alasannya, potensi sumber daya manusia dan alamnya sudah sangat mumpuni. Pun geliat ekonominya. Karena itu, P3C akan menempuh semua prosesnya secara konstitusional atau sesuai amanat undang-undang.
“Pembentukan Provinsi Cirebon ini adalah sebuah solusi kedaerahan. Memangkas aksesibilitas yang terlalu jauh. Mengingat Provinsi Jawa Barat ini terlalu luas. Ditambah kepadatan penduduknya,” kata Jazuli kepada Radar di sela-sela saresehan otonomi daerah P3C di salah satu hotel di kawasan Tuparev, kemarin.
Ia menjelaskan, ketika pemekaran Provinsi Cirebon itu terjadi, maka pelayanan di Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan akan lebih mudah. Aksesnya dekat. Tanpa mengurangi hal dasar masyarakat lainnya. “Ini kajian murni rakyat Ciayumajakuning,” katanya.
Ia mengakui ada kendala dalam memperjuangkan Provinsi Cirebon. Misalnya, berdasarkan UU lama harus ada rekomendasi DPD. “Sekarang tidak lagi. Kemudian rekomendasi dari masing-masing daerah. Bupati dan DPRD. Pola aturan birokrasi ini akan kita tempuh. Tentunya berdasarkan analisis objektifnya mengenai DOB,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, prasyarat DOB Provinsi Cirebon ini terpenuhi. Seperti statuta dan kajian ilmiahnya sudah jadi. “Dan ini akan didaftarkan ke Mendagri. Karena Mendagri sudah memberikan arahan ke P3C. Tentunya didampingi Forkonas DOB. Untuk rekomendasi dari bupati/walikota di Ciayumajakuning sedang kita upayakan. Sebetulnya rekomendasi dari kepala daerah sudah pernah ada. Kabupaten Cirebon era Bupati Dedi Supardi, Kota Cirebon era Walikota Subardi, Indramayu era Yance,” tuturnya.
Setidaknya, kata Jazuli, calon DOB Provinsi Cirebon ini pernah disetujui oleh masing-masing kepala daerah. Meski demikian, saat ini komunikasi dengan kepala daerah termasuk ketua DPRD tetap dijalin secara personal. “Saya gak bicara di era sekarang ketika tidak disetujui. Setidaknya masing-masing daerah di era yang sebetulnya pernah menyetujui pembentukan DOB,” tandasnya.