SELURUH anggota DPRD Kabupaten Cirebon selesai menggelar reses di daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing. Banyak persoalan yang dihadapi masyarakat perlu dituntaskan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE mengatakan, reses merupakan agenda rutin para wakil rakyat dengan terjun ke masyarakat. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui keluhan apa saja yang dirasakan selama ini kepada pemerintah daerah.
“Semuanya belanja masalah. Mulai pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi maupun pelayanan administrasi seperti pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga,” ujar Rudiana kepada Radar Cirebon, kemarin.
Terkait pelayanan kesehatan, kata Rudiana, kartu BPJS PBI baik dari APBD maupun APBN banyak yang sudah tidak aktif. Selanjutnya, banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bahkan, yang lagi primdona di masyarakat pun ikut dibahas. Yakni, kelangkaan minyak goreng. Harganya pun sangat tidak rasional. Mencekik.
“Semua merasakan kesulitan mendapatkan minyak goreng. Utamanya ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Usahanya sampai terganggu. Mereka (masyarakat, red) memohon kepada pemerintah untuk memfasilitasi agar minyak goreng mudah didapat,” ucapnya.
Selain itu, sambung Rudiana, keluhan kelangkaan pupuk oleh petani. Termasuk infrastruktur jalan usaha tani sebagai akses para petani ke area pertanian. Juga saluran irigasinya yang rusak. “Tak ketinggalan adalah infrastruktur jalan raya yang rusak dan memiliki banyak lubang,” ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, agar program jampersal diadakan kembali karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu saat menjalani persalinan. Termasuk banyak warga yang audah divaksin namun, mereka tidak mendapatkan kartu vaksin dengan alasan kurang jelas.
“Padahal kartu vaksin sangat dibutuhkan saat masyarakat melakukan perjalanan jauh, pun pusat perbelanjaan atau sarana umum lainnya,” tuturnya.
Terkahir, tambah Rudiana, keluhan yang disampaikan konstituen adalah masih banyak masyarakat membutuhkan program rutilahu. Sebab, tidak sedikit tempat tinggal warga yang sudah tidak layak huni. (sam/adv)