Gaduh BPNT Rp600 Ribu

Gaduh-gaduh bantuan sosial kembali terjadi. Kali ini bansos dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau juga disebut Bantuan Sosial Tunai (BST). Hari-hari ini kembali dikeluhkan warga. Aduan banyak diterima Radar Cirebon. Mulai dari dipaksa belanja di e-warung yang ditunjuk desa, nominal disunat, hingga barang belanjaan tak sesuai harga.
===================
SALAH seorang warga Desa Ujungsemi, Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, mengaku ia diharuskan untuk menghabiskan BPNT Rp600 ribu di warung yang telah ditunjuk pihak desa.
“Misalkan kami meminta uang (bukan sembako dari warung yang ditentukan, red) pihak desa mengancam akan mensetop bantuan di kemudian hari,” kata warga yang enggan menyebutkan namanya tersebut, kemarin (3/3).
Dia melanjutkan, sejumlah warga menuruti permintaan tersebut. Namun setelah dihitung nominal belanja yang diperoleh tak sesuai dengan harga. Artinya, sembako yang didapat nilainya kurang dari Rp600 ribu. “Sampai kami memohon (ditukar uang dan belanja sembako di warung lain, red) juga tetap gak bisa,” sesal dia.
Warga ini meminta siapapun pihak untuk menegur pihak desa yang bersangkutan. “Saya cuma rakyat kecil, gak tahu harus mengadu ke siapa. Kami mengharapkan penyelesaian yang baik,” tukasnya.
Bukan hanya dia, warga Ujungsemi lain yang juga namanya enggan dikorankan, merasa kebingungan dan ada yang janggal soal BPNT ini. Senada dengan sebelumnya, dia mengaku uang Rp600 ribu diharuskan untuk habis. “Kalau tidak, namanya akan dicoret dan tidak akan dapat bantuan lagi,” kata narasumber satu ini kemarin.
Warga ini mengaku takut dan bingung. Harus mengadu di mana dan pada siapa. Meski mengaku tak ada potongan, dia menduga uang Rp600 ribu yang diperoleh tak sepadan dengan sembako yang didapatkan. “Misalnya beras 30 kilogram, telur dan buah-buahan. Sepertinya harganya gak sampai Rp600 ribu,” ungkapnya.
Sementara saat dikonfirmasi aduan itu, Kuwu Ujungsemi, Kamaludin menegaskan bahwa pemdes tak terlibat dalam BPNT. “Kalau ada perangkat desa saya yang seperti itu, saya akan menindak tegas. Karena saya dan perangkat desa saya tidak ada andil sama sekali,” kata Kuwu Kamaludin kepada Radar Cirebon melalui telepon kemarin.