Sementara itu, persoalan serupa juga dialami para ASN di Kabupaten Cirebon. Sejak Januari sampai bulan Maret ini TPP belum cair. Sejumlah ASN pun mengeluh. Karena TPP bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
“Saya sangat mengharap TPP bisa secepatnya cair. Lumayanlah kan tiga bulan belum cair. Kebutuhan banyak. Anak-anak juga butuh biaya untuk sekolah. Mudah-mudahan bulan Maret ini bisa cair,” ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya, Senin (7/3).
Sementara itu, Sekertaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Suratmo, menjelaskan, saat ini TPP belum cair hampir di seluruh pemkab/pemkot se Indonesia. Persoalannya, kata dia, karena saat ini pencairan TPP tidak sesederhana seperti yang dibayangkan dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Harus ada persetujuan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Kalau dulu kan prosesnya di Kemendagri saja, tapi tahun ini berbeda harus ada dari Kementerian Keuangan. Tahun ini ada keterlambatan. Biasanya di Februari sudah beres, tapi karena ada proses tambahan di Kemenkeu jadi lebih lama dari biasanya,” jelasnya kepada Radar, kemarin.
Menurutnya, validasi data dan kesesuaian pemberian TPP diselaraskan dengan kondisi daerah itu sendiri. Setiap daerah, dipastikan proporsinya akan berbeda karena tergantung fiskal daerah masing-masing. Tapi untuk Kabupaten Cirebon, termasuk kabupaten yang fiskalnya cukup tinggi.
“Ini ada batas maksimalnya karena ada beberapa komponen penilaian, seperti nilai OPPD dan nilai LKD. Walaupun ini anggaran APBD, tapi daerah tak seenaknya melakukan perhitungan. Jadi perhitungan diatur Kementerian Keuangan,” paparnya.
Suratmo menambahkan, setiap bulannya Pemkab Cirebon menyiapkan TPP dengan jumlah sekitar Rp23 miliar. Nilai sebesar itu dibagikan kepada 11 ribu lebih ASN dengan berbagai golongan. Hingga kemarin ia belum bisa memastikan kapan TPP bisa dicairkan. “Kalau cair sekaligus atau tidaknya, menunggu edaran Kementerian Keuangan saja. Apakah cair satu bulan dulu atau bisa cair seluruhnya tiga bulan,” tukasnya.
Untuk tahapan, saat ini berkas validasi sudah berada di Kementerian Keuangan. Jika proses di Kementerian Keuangan sudah rampung, maka pencairan TPP bisa segera dicairkan. “Di Kemendagri sudah selesai, sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Kalau semuanya beres baru bisa dicairkan,” pungkasnya. (dri)
ASN Gelisah TPP Belum Cair
