“Di Kemendag saya nilai tidak bisa mengenali pasar. Di sisi produsen dan hilirnya di masyarakat. Sudah terlambat. Lah kan dari dulu kita tahu seperti apa pemainnya. Harus bisa diantisipasi sejak awal,” tandasnya.
TAK BERDAYA HADAPI MAFIA
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena pihaknya belum mampu menangani persoalan minyak goreng. Ia menduga kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan oleh mafia dan spekulan yang mengambil keuntungan sehingga berbagai kebijakan yang telah ia buat pun tidak efektif.
“Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3).
Lutfi membeberkan, sepanjang 14 Februari-16 maret 2022, kebijakan DMO berhasil mengumpulkan 720.612 ton minyak sawit. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 551,069 ton sudah didistribusikan langsung kepada masyarakat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), normalnya setiap orang Indonesia mengkonsumsi satu liter minyak goreng tiap bulan. Oleh karena, seharusnya dengan 551.069 ton minyak goreng tersebut, tiap orang mendapatkan dua liter atau melebihi konsumsi per bulannya.
Lutfi mencontohkan di Kota Medan kucuran minyak goreng sudah sebanyak 25 juta liter. Sementara jumlah warga di daerah tersebut berdasarkan data dari BPS sebanyak 2,5 juta orang. “Artinya, dengan jumlah minyak goring itu, satu orang warga bisa mendapat jatah 10 liter minyak goreng. Namun, saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng,” kata Lutfi.
Hal itu tidak hanya terjadi di Medan. Tetapi di Surabaya dan Jakarta. Jakarta mendapat pasokan minyak goreng sebesar 85 juta liter dengan penduduk 11 juta orang. Sementara pasokan minyak di Surabaya capai 91 juta liter minyak goreng.
“Spekulasi kita, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tiga kota ini apa yang mendominasi, salah satu ada industri di sana, yang kedua pelabuhan,” ungkapnya. “Kalau ini keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa 1.000 ton atau satu juta liter dikali Rp7.000-Rp8.000, ini uangnya Rp8-9 miliar,” sambungnya.
Pemerintah Gagal Urus Minyak Goreng
