Menurut Bayu, keputusan DPRD lahir dari paripurna yang diambil dari rapat yang sudah quorum. “Karena kalau tak quorum maka tidak ada keputusan. Maka mau tidak mau karena ini keputusan lembaga, maka yang kita gugat adalah lembaga,” terangnya.
Tapi ia belum bisa memastikan jadwal sidang perdana karena belum ada agendanya. “Paling menunggu 1-2 pekan ke depan. Daftar gugatan itu kita datang ke Bandung termasuk memasukkan dokumen. Karena ini bukan gugatan di PN tapi di PTUN, jadi ada administrasi yang harus terpenuhi,” katanya.
Sejak awal, sambung Bayu, pihaknya menekankan agar tak ada agenda pergantian ketua DPRD karena kliennya melakukan gugatan. “Tapi kan DPRD tetap menggelar paripurna. Lalu hasil paripurna itu dimentahkan oleh pemprov yang memilih menunggu keputusan hukum tetap. Dan sekarang kami gugat DPRD ke PTUN. Jadi mari, kita patuhi proses hukum yang berjalan,” pungkas Bayu. (abd)
Kapan Ruri Jadi Ketua DPRD?
