JAKARTA- Presiden Jokowi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri kemarin. Dari 5 orang itu, empat merupakan perwakilan partai politik (parpol). Para pengamat menilai ini sekadar bagi-bagi kursi.
Mereka yang dilantik kemarin adalah Zukifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Kemudian John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Mentri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Zulkifli Hasan atau Zulhas merupakan Ketum PAN, John Wempi Wetipo merupakan politikus PDI Perjuangan, Raja Juli Antoni merupakan Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI, dan Afriansyah Noor adalah Sekjen DPP PBB. Hanya Hadi Tjahjanto yang bukan orang parpol (mantan Panglima TNI).
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan mereka yang dilantik kemarin rata-rata kader parpol. Hal itu, menurutnya, memberi kesan bahwa Presiden Jokowi mengakomodir nama-nama tertentu. “Iya kalau saya lihat ada banyak pesanan dan ini mengecewakan publik,” ungkapnya, kemarin.
Ia bahkan secara khusus menyoroti penunjukan Ketum PAN Zukifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Trubus mengatakan Zulhas tak cukup punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.
Presiden Jokowi, kata Trubus, hanya mengakomodir teman-teman dan nama-nama tertentu. “Pak Zulkifli Hasan jadi mendag, tak akan mampu menyelesaikan minyak goreng,” tegas Trubus.
Dalam konteks sosok Zulhas, kata dia, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menunggu cukup lama untuk duduk di kabinet. Pasalnya PAN sudah memutuskan berkoalisi bersama Kabinet Indonesia Maju. “PAN menunggu setahun lamanya untuk duduk karena PAN berkoalisi kan. Mau gak mau harus dapat kursi kan,” tandas Trubus.
Senada disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia meminta kepada masyarakat untuk tak berharap adanya perubahan kinerja pemerintah dari kebijakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Jokowi.
Dia menilai, perombakan pembantu presiden hanya untuk mengakomodir jajaran elite partai politik masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. “Jadi publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi,” kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (15/6).
Menampung Tokoh Parpol
