Misalnya, ketika dokter umum memerlukan konsultasi dengan dokter spesialis. Adakalanya dokter umum itu, kata Heru, takut dimarahi dokter spesialis. Dan itu tidak banyak diketahui pasien. Dan justru akan menjadi masalah bagi mereka.
“Makanya SOP harus sangat jelas sekali dan harus ditegakkan. Sebetulnya, dokter umum bisa memasukkan pasien ke ruangan (rawat inap), tapi harus dikomunikasikan supaya dokter spesialis tidak tersinggung. Artinya, semua perlu komunikasi,” bebernya.
Heru menuturkan, antara RSDGJ milik Pemkot dan DPRD saling membutuhkan. Karenanya, ia berharap DPRD tak sungkan menegur bila ada kekurangan dengan RS milik pemerintah daerah. Hal apapun. Bukan saja soal pelayanan. Seperti kebersihan, attitude pegawai, dan sebagainya. “Namanya pelayanan bukan untuk perorangan saja, tapi untuk masyarakat secara lebih luas,” tandasnya.
Diketahui, pekan kemarin Komisi III DPRD Kota Cirebon memanggil jajaran direksi RSDGJ untuk meminta penjelasan terkait adanya peristiwa penelantaran pasien selama 11 jam. Dalam rapat itu, mengemuka desakan audit investigasi terhadap RSDGJ.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Benny Sujarwo mengatakan pihaknya akan mengajukan audit investigasi terhadap RSDGJ yang akan dilakukan BPK RI. Nantinya hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam komisi.
“Ini (rencana audit) kita akan sampaikan kepada pimpinan tentunya. Apakah nanti akan mendapatkan restu dari pimpinan. Kalau itu dianggap harus kita lakukan, baru kita ajukan terkait audit investigasi tersebut,” ujar Benny.
Senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Cicip Awaludin. Menurut Cicip, dari sekian banyak permasalahan yang ada di RSDGJ, pihaknya meminta adanya audit investigasi yang dilakukan oleh BPK RI. Nantinya pihaknya akan menyurati kepada BPK RI. “Itu juga diatur dalam peraturan perundang undangan,” tuturnya.
Terkait dengan audit, Cicip menuturkan tidak hanya soal keuangan, tapi juga,kinerja organisasi RSD Gunung Jati. Sehingga, secara menyeluruh kondisi yang ada bisa tercerminkan dari audit tersebut. Hal itu semata-mata demi kebaikan bersama.
“Apalagi saya mendengar ada keluhan pelaksana seperti insentif nakes kurang 1 bulan, adanya pelecehan seksual, ini saya coba angkat dulu. Kita harapkan bisa terlihat selepas audit untuk bisa dibereskan oleh manajemen,” tegasnya.