JAKARTA- Para wakil rakyat kembali mengingatkan pemerintah soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ekonomi Indonesia ibarat orang yang baru pulih sakit. Belum cukup kuat untuk bangkit dan langsung ngegas. Dan kalau salah penanganan bisa ambruk lagi.
“Orang baru pulih sakit itu harus eman-eman. Banyak istirahat, relaksasi dan makan yang lembek seperti bubur. Jangan langsung ngegas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi nanti,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengibaratkan kengototan pemerintah menaikkan harga BBM.
Mulyanto menilai lebih baik pemerintah mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi daripada opsi menaikkan harga BBM bersubsidi lalu menyalurkan BLT untuk masyarakat yang terdampak.
“Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto dalam keterangan pers di Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).
Kalau kebijakan tersebut tetap akan diambil, lanjutnya, maka artinya pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini menurut Mulyanto semakin tidak adil.
Selain itu, menurut Mulyanto, pemerintah juga harus mengimbangi program BLT ini dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga (inflasi) serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“Sederhananya, ekonomi Indonesia ibarat orang yang baru pulih sakit. Belum cukup kuat untuk bangkit. Orang baru pulih sakit itu harus eman-eman. Banyak istirahat, relaksasi dan makan yang lembek seperti bubur. Jangan langsung ngegas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi nanti,” ujarnya mengibaratkan.
Ditambahkan, bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako, maka hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan, bahwa pembatasan itu dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persennya.