“Kondisi kita saat ini perlu penyesuaian untuk menyeimbangkan keuangan negara. Ini yang kemudian jadi pertimbangan pemerintah pusat menaikan harga BBM,” ujarnya.
Diterangkan, saat ini negara mengalami defisit yang cukup besar sehingga untuk menyeimbangkan fiskal perlu dilakukan beberapa opsi. Jika pemerintah mencetak uang maka berpotensi terjadi inflasi besar-besaran. ”Komprominya adalah harus membuat kebijakan keseimbangan-keseimbangan dan saya pikir ini kebijakan dilematis yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Karena kalau seandainya sistem keuangan kita tidak berimbang, dampaknya terjadi krisis ekonomi,” imbuhnya.
Namun demikian, ada beberapa catatan terkait kenaikan harga BBM agar lebih fokus lagi dalam peningkatan daya beli masyarakat karena kalau BBM naik tapi daya beli tidak diungkit, maka yang akan menjadi korban masyarakat banyak.
“Caranya, tiga sektor prioritas di bidang ekonomi harus digenjot. Pariwisata, industri olahan dan perdagangan jasa khususnya yang terkait dengan UMKM. Perdagangan jasa yang berkualitas itu yang bisa melibatkan banyak masyarakat kecil dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” bebernya.
Terpisah, Bupati Cirebon Imron MAg didampingi Kabid Limjamsos Dinsos menyebut warga Kabupaten Cirebon yang akan mwnerima manfaat dari BLT kenaikan BBM ada di angka 157.604 KPM. Data tersebut merupakan data yang diambil dari DTKS, di mana Kabupaten Cirebon merupakan wilayah terbanyak keenam di Jabar untuk penerima BLT BBM.
Pantauan Radar, sempat terjadi ketegangan ketika bupati dan ketua DPRD menolak menandatangani surat tuntutan mahasiswa. Setelah diskusi yang cukup alot akhirnya mahasiswa berhasil membuat kedua pimpinan eksekutif dan legislatif tersebut untuk menandatangani surat tuntutan mahasiswa. (azs/dri)
Mahasiswa: Batalkan Harga BBM
