Azis: Biarkan Orang Menilai, Buktikan dengan Kerja, Kerja, Kerja

Jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Cirebon mulai didominasi perempuan. Sebelumnya jabatan eselon II sudah ada Santi Rahayu MSI sebagai kepala Dinas Sosial, Kadini sebagai kepala Dinas Pendidikan, Yati Rohayati kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, dan Sri Lakshmi Stanyawati sebagai kepala BKPSDM.
ABDULLAH, Cirebon
KALI ini deretan eselon II bertambah seiring dilantiknya 3 orang perempuan sebagai pejabat eselon II kemarin. Mereka ditempatkan di dinas-dinas strategis. Mereka antara lain Dr Yuni Darti Sp.GK sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr Siti Maria Listiawaty sebagai kepala Dinas Keseharan, dan Siti Solecha sebagai sekretaris DPRD atau sekwan.
Ketiganya dilantik bersamaan dengan pelantikan Wandi Sofyan sebagai kepala DPRKP. Pelantikan dipimpin langsung Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH di Ruang Adipura Balaikota, Jumat (23/9).
Pada kesempatan itu Azis menekankan untuk langsung bekerja mengejar ketertinggalan setelah keluar dari masa sulit akibat pandemi Covid-19. “Setelah dilantik dan diambil sumpah, ucapkan alhamdulillah satu kali, lalu lanjutkan istighfar 3 kali. Tugas berat menanti kita dan tugas tidak mudah dan tugas penuh risiko,” kata Walikota Azis.
“Wujudkan harapan kami dan harapan masyarakat Kota Cirebon. Kalau di luaran ada anggapan (penilaian orang) itu hak mereka menilai. Untuk itu jawab dengan kerja kerja dan kerja. Bapak ibu adalah orang terbaik. Kami berkeyakinan bisa mengemban amanah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon,” sambung Azis.
Tidak hanya itu, walikota berharap kepada eselon II yang dilantik bisa membangun komunikasi dengan eselon III, subkoordinasi dan staf supaya terjadi kesetaraan dalam berkomunikasi.
“Selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah semoga membawa kemanfaatan bagi masyarakat Kota Cirebon,” tandas Azis.
Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Open Bidding Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan rangkaian proses pemilihan open bidding sudah selesai. “Kami sudah mengurus administrasinya. Semua sesuai aturan,” ucapnya kepada Radar, Kamis (22/9).
Keputusan memilih, menjadi hak prerogatif Walikota Cirebon. Karena itu, ujar pria yang juga Sekretaris Daerah Kota Cirebon ini, panitia open bidding hanya memproses administrasi sesuai petunjuk walikota.