Bincang Kepengurusan yang Sah hingga Pilpres 2024

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama berkunjung ke  Graha Pena Radar Cirebon, Minggu (30/10). Berbincang banyak hal. Dua di antaranya soal kepengurusan KNPI yang sah dan Pilpres 2024.
ABDULLAH, Cirebon
SELEPAS magrib, Haris Pertama dan rombongan tiba di gedung Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Ia bersama pengurus KNPI Pusat, pengurus Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, dan Kuningan diterima di lantai 2 gedung Radar Cirebon.
Haris dan rombongan diterima oleh para Pemimpin Redaksi di Radar Cirebon Group. Antara lain Rusdi Polpoke dari Radar Cirebon Koran, Imam Bukhori dari Radar Cirebon Televisi (RCTV), dan Khaerul Anwar dari Rakyat Cirebon.
Pada kesempatan diskusi itu Haris menjelaskan soal kepengurusan KNPI yang sah. Ia terpilih kembali menjadi Ketua Umum KNPI periode 2022-2025 secara aklamasi dalam Kongres XVI DPP KNPI yang digelar di Maluku Utara, 21 Mei 2022.
Haris tidak menampik bahwa di tingkat pusat, KNPI terpecah menjadi 3 kubu. Tapi, ia menegaskan bahwa dirinya adalah ketua umum yang sah sesuai hasil kongres di Maluku Utara.
Bila saat ini ada pihak yang mengaku ketua umum, ia menegaskan itu tak sah. Apalagi dirinya sudah punya surat dari Menkumham mengacu hasil kongres. Dan, lanjutnya, selama ini pihaknyalah yang menerbitkan SK kepengurusan DPD KNPI tingkat provinsi. “SK DPD KNPI tingkat provinsi se Indonesia saya yang menerbitkan,” tegasnya.
Bagi Haris, KNPI di bawah kepengurusannya diberikan ruang luas untuk bergerak. “Di beberapa provinsi ada yang tidak aktif selama bertahun-tahun. Karena itu di bawah kepemimpinan saya, saya mencoba hidupkan kembali. Saya rutin keliling daerah-daerah. Yang tidak aktif, sekarang kita aktifkan lagi dengan beragam warna di KNPI,” katanya.
Haris juga sempat menjawab pertanyaan seputar Pilpres 2024. Ia mengemukakan beberapa kandidat yang punya peluang jadi capres maupun cawapres. Meski demikian, Haris menegaskan saat ini KNPI belum menentukan sikap.
Pertimbangannya, kata Haris, belum ada capres dan cawapres definitif. “Pada saatnya nanti, KNPI akan menentukan sikap politik terkait pilpres mendatang,” tandasnya. (*)