KALIWEDI- Warga Miskin di Kabupaten Cirebon tergolong banyak. Mayoritas mendapatkan program bantuan pemerintah. Ironisnya, ratusan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) di Desa Prajawinangun Wetan, Kecamatan Kaliwedi, dihapus.
Penghapusan data itu, diduga dilakukan mantan puskesos desa setempat. Hilangnya data KPM pun membuat warga sekitar geger. Pasalnya, tak lagi mendapat bantuan sosial.
“Dinas Sosial harus bertanggung jawab. Masalahnya data KPM yang hilang itu ratusan,” kata Ketua Karang Taruna Desa Prajawinangun Wetan sekaligus penerima KPM, Sutarto, kemarin.
Diungkapkannya, terhapusnya data KPM di desanya sejak akhir April 2022 lalu. Jadi sejak dihapus akhir April sampai sekarang sebanyak 412 KPM di Desa Prajawinagun Wetan, tidak lagi menerima bantuan. Padahal sebelumnya dapa. “Setelah ditelusuri karena dihapus oleh ketua Puskesos saat itu tanpa sepengetahuan kuwu,” ungkap Pakel-begitu sapaan akrabnya.
Pakel mengaku, pihak desa pun sudah konfirmasi ke Dinsos Kabupaten Cirebon dan mengusulkannya kembali ke kementerian terkait. Namun, sampai sekarang belum juga muncul kembali nama-nama mereka yang dihapus tersebut.
“Jadi di desa saya sampai sekarang hanya ada 35 orang KPM saja yang menerima bansos. Yang 412 KPM-nya tidak lagi menerima, dan masyarakat yang sebelumnya menerima pun ya pada mengeluh kenapa sekarang tidak lagi dapat bantuan,” ungkapnya.
Padahal, ratusan data KPM yang dihapus tersebut sudah tepat sasaran. Artinya, benar-benar orang yang berhak menerima bansos. Ia pun berharap, sebagai warga dan juga KPM, agar Dinsos segera menindaklanjuti masalah ke kementerian, agar secepatnya data yang dihapus itu kembali masuk.
“Saya juga tidak tahu jelas apa alasannya oknum mantan ketua Puskesos itu menghapus data KPM. Bahkan pak kuwu saja sampai kaget saat tahu 412 KPM dihapus dan langsung konfirmasi ke Dinsos,” paparnya.
Sementara itu, salah seorang warga yang ikut mendampingi masalah ini, Warcono Semaun mendesak agar Dinsos Kabupaten Cirebon sebagai leading sektor urusan bansos bertanggung jawab. Artinya, untuk segera diselesaikan jangan sampai kasus semacam ini juga terjadi di desa-desa lainnya.
“Untuk itu kami mendesak agar Dinsos menyelesaikan masalah ini. Sebab ini kan menyangkut hak ratusan orang miskin di Desa Prajawinangun Wetan,” tandasnya.