Saat ini, fakta yang terjadi di lapangan, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri sudah terdapat 16 kabupaten/kota yang masuk agenda DPD RI untuk menjadi DOB.
Di antaranya adalah Bogor Barat, Sukabumi Utara, Jampang, Garut Selatan, Garut Utara, Tasikmalaya Selatan, Tasikmalaya Utara, Cianjur Selatan, Cirebon Timur, Indramayu Barat, Karawang Timur, dan Bandung Timur.
Serta 4 kota lainnya yang diusulkan menjadi wilayah pemekaran baru. Seperti Kota Cipanas, Kota Kertajati, Kota Cikampek, Kota Cikarang. Selain itu juga terdapat 1 provinsi yang menjadi fokus agenda DPD RI, yakni Provinsi Cirebon Raya.
Baca Juga:Sampai Malam, Ini Jam Tayang Film di Bioskop CSB XXIÂ pada Rabu 18 Januari 2023Pecinan Jamblang yang Kian Ditinggalkan Penduduk Asli Tionghoa
Berkaitan dengan masalah dokumen dan administrasi, Adang menjelaskan bahwa memang berkas ter-update lebih ideal daripada berkas yang sudah ada. Namun demikian, untuk berkas lama yang diusulkan saja, tidak ada masalah.
“Memang idealnya begitu. Tapi kalau kita tidak bisa berharap seperti itu, berkas lama tidak ada masalah untuk diusulkan. Selanjutnya tetap dikembalikan kepada pihak-pihak yang mau memperjuangkan, yakni DPD RI. Jadi apakah perlu diupdate atau tidak,” ungkapnya.
Hal tersebut juga termasuk hasil-hasil kajian. Apalagi pihaknya melakukan kajian tersebut pada tahun 2012.
“Ya mungkin sudah ada perkembangan. Tapi yang lama juga bisa jadi pertimbangan. Kita juga hasil analisasnya bisa dikonfirmasi kepada Bappeda Jabar,” tuturnya.
Adang juga mengungkapkan untuk permasalahan nama walikota ataupun bupati yang sekarang menjabat, pihaknya tidak pernah sama sekali mencantumkan nama-nama tersebut.
Hanya pada kepengurusan P3C saja mereka mencantumkan, tapi hanya dalam konteks jabatan. (jrl)