Oleh: Dahlan Iskan

DUA barang enak yang dicampur menjadi satu harusnya menjadi sangat enak. Tidak begitu kalau yang dicampur itu soto enak dengan tembakau enak. Atau kopi enak dengan dawet enak.

Pengurus PSSI itu mirip-mirip seperti campuran barang-barang enak seperti itu. Soal rasa akhirnya tergantung yang dicampur dan yang mencampur.

Memang praktik selama ini sangat ideal dan demokratis: Ketua Umum dipilih oleh kongres. Setelah itu wakil ketua umum pun dipilih oleh kongres. Lalu anggota Exco, 12 orang, juga dipilih oleh kongres.

Itu mirip presiden dan wakil Presiden dipilih sendiri-sendiri di Pemilu. Tidak dalam satu paket. Apakah setelah terpilih nanti keduanya nanti bisa bekerja sama itu soal lain. Bahkan ibarat di pemerintahan, para menterinya pun dipilih lewat Pemilu.

Maka hasil kongres PSSI, bulan depan, adalah ibarat 14 barang enak dicampur jadi satu. Itulah pengurus PSSI hasil kongres. Maafkan, Anda belum tahu: PSSI adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Calon ketua umum harus mendaftar dulu dan mendapat pengesahan dari satu komite. Calon wakil ketua umum juga begitu. Pun para calon anggota Exco, yang nanti akan jadi pengurus PSSI.

Dari daftar nama yang sudah mendaftar terlihat memang banyak pilihan. Bagus semua. Bisa dibilang enak semua. Soal apakah setelah terpilih nanti, lalu dicampur nanti, bisa menghasilkan pengurus yang enak itu soal lain. Dari proses seperti itulah semua orang berharap bisa memajukan sepak bola Indonesia.

Ditinjau dari segi ilmu manajemen, proses seperti itu sulit menghasilkan terbentuknya satu dream team di kepengurusan PSSI. Maka wajar kalau hasilnya juga seperti yang Anda sudah tahu.

Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses pembentukan pengurus seperti itu juga tidak akan mengkhianati hasil: hasil yang buruk.

Aturan seperti itu tercantum dalam AD/ART PSSI. Yang disahkan oleh lembaga sepak bola dunia: FIFA. Tentu Kongres punya wewenang mengubahnya. Kalau mau. Kalau bisa.

Presiden SBY pernah gemes melihat PSSI. Lalu mencoba turun tangan. Gagal. Terbentur mekanisme organisasi seperti itu. Pemerintah, sesuai dengan aturan FIFA, tidak boleh intervensi ke dalam organisasi sepak bola.