CIREBON, RADARCIREBON.ID-Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) kepada Kabupaten Cirebon berkurang drastis.
Berkurangnya dana bagi hasil pajak dari Pemprov Jabar sangat mempengaruhi pengurangan anggaran Pagu Indikator Kewilayahan (PIK).
Sehingga, dengan berkurangnya dana bagi hasil pajak provinsi makan usulan pembangunan pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) juga akan berkurang.
Baca Juga:Nursin, Nelayan sekaligus Pegiat Mangrove Cirebon Masuk Nominasi Penerima Kalpataru 2023Bangun Jembatan Darurat, Kuwu Penpen: Bantuan dari Dinas PUTR
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan mengakui, dana bagi hasil pajak tahun 2023 dari Provinsi Jabar berkurang drastis.
“Pada tahun 2023 ini, anggaran kita turun dari pajak-pajak bagi hasil terutama dari provinsi ini sangat merosot tajam,” ujar politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dijelaskan Aan, berbagai program bantuan yang berasal dari anggaran Pemprov Jabar pun hilang di tahun 2023 ini.
“Dulu kita hampir 500 miliar, sekarang turunnya sangat signifikan contohnya sport center itu hilang, terus juga untuk banyak bantuan provinsi turun,” ungkap Aan.
Diakui Aan, berkurangnya dana bagi hasil pajak sangat memperngaruhi anggaran PIK.
Karena bekurangnya anggaran PIK, sehingga akan berpengaruh kepada berkurangnya usulan pada musrenbang tingkat kecamatan.
“Kita berbagi permasalahan untuk usulan dari kecamatan atau dari desa-desa melalui musrenbang juga akhirnya berkurang,” tuturnya.
Baca Juga:Bertahan 2 Bulan, Jalan Raya Lobunta Kembali BerlubangWisata Gratis, Taman Cirebon Power Hilangkan Penat dengan Suasana Santai
Kendati demikian, lanjut Aan, prioritas pada tahun 2023 ini tetap fokus kepada penanganan infrastruktur jalan.
“Fokus kita di 2023 itu tetap pada infrastruktur jalan, karena terus terang jalan ini akhir dari visi misi bupati,” ujarnya.
Menurut Aan, infrastruktur juga merupakan salah satu dari kriteria meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM).
“Jadi intinya untuk meningkatkan IPM kita, yang diutamakan adalah yang pertama infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” ujarnya.
Dengan anggaran yang minim, menurut Aan, akan menjadi permasalahan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan yang telah diprogramkan.
“Jadi memang pelik di Kabupaten Cirebon karena permasalahan banyak sekali yang harus ditangani, jadi untuk usulan dari dinas-dinas besar sekali,” katanya.