RADARCIREBON.ID – Lima fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mendesak pembentukan pansus perihal gagal atau tunda bayar APBD 2022 senilai Rp94 milliar. Kelima fraksi tersebut, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP. Mereka mendesak agar segera dilaksanakan pansus melalui surat resmi ke Ketua DPRD Kuningan melalui kesekertariatan.
Tak hanya mengurusi soal utang, pansus tunda bayar juga bakal membahas kaitan dengan belum dibayarnya sertifikasi guru hingga TPP ASN. Nilainya tak tanggung-tanggung yakni total ratusan miliar rupiah.
“Kami dari 5 fraksi yang ada, ingin menindaklanjuti dari surat yang kami layangkan kepada pimpinan dewan. Yakni terkait usulan pembentukan pansus gagal atau tunda bayar periode anggaran tahun 2022,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan Yudi Budiana, saat melakukan jumpa pers bersama perwakilan fraksi lainnya.
Baca Juga:POLISI Ringkus Pengedar Ganja Saat Nongkrong di Samping Masjid Syiarul Islam KuninganBupati Kuningan Bakal Hadiri Peringatan HPN 2023 di Medan
Dia menyebut, jika secara usulan ada 7 fraksi yang sudah menyampaikan agar dibentuk pansus. Namun yang kebetulan hadir sekarang hanya 5 fraksi.
“Jadi kami dari 7 fraksi sudah menyampaikan secara resmi kepada pimpinan, untuk mengajukan usulan pembentukan pansus gagal atau tunda bayar APBD 2022. Sebetulnya kenapa kita ingin membentuk pansus ini, tentu masing-masing fraksi sudah berkomunikasi dengan partainya. Begitu juga saya, telah mendapat mandat dari DPD Partai Golkar untuk segera menyampaikan pembentukan pansus,” tandasnya.
Ketua Fraksi Demokrat Toto Hartono juga menyampaikan hal serupa. Fraksinya telah menyampaikan secara tertulis soal usulan pembentukan pansus tersebut.
“Kami sampai hari ini masih menunggu, kenapa belum ada tindak lanjut? Padahal sudah disampaikan sejak lama, kami ingin agar berjalan sesuai perencanaan yakni dari Banmus kemudian lanjut di paripurna untuk pembentukan pansus,” tegasnya.
Pihaknya sangat sepakat, jika pansus soal utang pemda segera dibentuk. Tak jauh berbeda disampaikan Ketua Fraksi PKS Etik Widiati. Namun fraksinya diakui paling terakhir mengambil keputusan untuk usulan pembentukan pansus ketimbang fraksi lain.
“Kami sudah menyampaikan surat untuk usulan pembentukan pansus. Namun sampai sekarang, memang belum ada respons dari pimpinan,” ujarnya.