CIREBON, RADARCIREBON.ID- BIJB Kertajati direncanakan memberangkatkan haji 2023. Dengan demikian, calon jamaah haji tidak perlu repot lagi ke Jakarta untuk terbang ke Tanah Suci. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memberikan update soal kesiapan BIJB Kertajati.
Ridwan Kamil menegaskan untuk musim haji 2023, rencananya sudah mulai pemberangkatan dari BIJB Kertajati. Kalau ada yang kurang, kata Ridwan Kamil, saat ini sedang diperbaiki.
Perbaikan itu ulai dari jalan akses dari titik-titik ke BIJB Kertajati yang belum diaspal serta kesiapan asrama haji di Indramayu. “Kalaupun memang ada yang kurang, itupun sedikit dan masih terus diperbaiki,” terang Ridwan Kamil kepada wartawan di Cirebon, Selasa (7/2/2023).
Baca Juga:Dapil Kota Cirebon Berubah Jadi 5, Begini Komposisi KursinyaPenghafal Alquran Bertambah, Shofa Fithria Abida Selesaikan Hafalan 30 Juz
Rencananya pemerintah mulai tahun 2023 akak memberangkatkan jamaah haji 2023, khususnya dari wilayah Timur Jawa Barat melalui Bandara BIJB.
Ksrena itu berbagai persiapan terus dilakukan untuk dimulainya tahun ini keberangkatan jamaah haji 2023 dari BIJB Kertajati. Apalagi akses tol Cisumdawu bulan Maret ditargetkan selesai, maka akses calon jamaah haji dari wilayah Bandung dan sekitarnya menuju BIJB Kertajati justru akan lebih singkat.
Seperti dikutip di website haji.Kemenag.go.id , Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat ekosistem haji dan umrah di daerah Majalengka dan sekitarnya.
“Bukan hanya pindah bandara, akan tetapi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan itu terbentuk di Kertajati. Selain dari sisi layanan untuk jemaah, diharapkan pula terjadinya penguatan transit untuk jemaah, seperti kehadiran Asrama Haji Indramayu,” ujarnya Hilman Latief.
Hilman Latief berharap, dengan rencana penggunaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk pemberangkatan jemaah haji dan umrah, seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasinya.
“Kami tidak ingin di Jawa Barat terjadi seperti di Surabaya. Jemaah umrah beberapa kali gagal berangkat karena ada mis-koordinasi antara Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pihak bandara dan dengan lainnya. Kami ingin di Jabar ini lebih kuat, lebih lancar pelaksanaannya,” tegas Hilman Latief.