Saat itu PT Pos yang dtunjuk sebagai pelaksana penyaluran bansos menyanggupi mengembalikan uang yang dipotong oleh oknum pegawainya.
“Desember lalu kita rapat koordinasi. Sejak awal memang PT Pos menyanggupi pengembalian karena hak dari KPM tidak boleh dikurangi. Pengembaliannya dilakukan bertahap karena ada beberapa desa saat itu,” ujar Eman, Kamis (9/2/2023).
Menurut dia, informasi terakhir pengembalian uang potongan bansos tersebut sudah 100 persen pada tanggal 14 Januari 2023.
Baca Juga:Warga Cirebon Jangan Keliru, Bikin SIM Sudah Tidak Lagi di Markas Polres CikoWAH TERNYATA! Polresta Cirebon Tak Mungkin Diam, Langsung Razia Anak Punk
“Informasi yang kita terima sudah tersalurkan selurunya, sudah 100 persen. Ini tentu kabar gembira karena dengan tersalurkannya uang yang sebelumnya dipotong, bisa langsung digunakan oleh KPM,” imbuhnya.
Namun, kata Eman, pihaknya tetap meminta laporan tertulis dari PT Pos terkait tuntasnya penyaluran sisa bansos di Kecamatan Mundu tersebut. “Tadi kita sudah kontak PT Pos dan sedang disiapkan laporannya,” ungkapnya.
Semetara terduga pelaku penyunatan bansos yang terjadi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sudah dipecat.
Pria berinisial E itu juga dilaporkan oleh PT Pos ke kepolisian karena telah merugikan masyarakat dan juga nama baik PT Pos Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Pos Kota Cirebon Arif Yuda Wahyudi. Pihaknya membenarkan adanya dugaan pemalsuan surat pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Mundu.
Ia setelah menerima laporan itu langsung membuat langkah internal, dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pegawainya.
“Kami melakukan pemeriksaan, kemudian menentukan bahwa ini dilakukan oleh oknum PT Pos Indonesia. Tersangkanya berinisial E yang menjabat sebagai stafnya kepala Kantor Pos Cabang Mundu,” katanya.
Baca Juga:14 Ucapan Selamat Isra Mikraj 2023, Cocok untuk Update Status Sosial MediaApakah Isra Mikraj pada Februari 2023 Ini Hari Libur Nasional? Yuk Simak Penjelasannya
“Jadi langsung kami berikan tindakan tegas, dengan memberikan sanksi PHK dengan tidak hormat, kerana sudah merugikan masyarakat,” sambung Arif.
Dari pemeriksaan internal PT Pos Indonesia, kalau terduga pelaku berinisial E ini memanfaatkan jabatannya sebagai staf kepala kantor pos cabang mundu.