CIREBON, RadarCirebon.id – Penanganan defisit anggaran atau kewajiban pendanaan Pemerintah Kota atau Pemkot Cirebon di tabun 2023, akan diselesaikan Rp75 miliar terlebih dahulu. Serta akan ditetapkan di perubahan parsial.
Penyelesaian defisit anggaran ini, berdasarkan rapat pembahasan eksekutif dan legislatif, Senin (13/2/2023). Dalam rapat tersebut, masih belum disepakati skema pendanaan untuk memenuhi penyelesaian Rp75 miliar tersebut.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan, perubahan parsial yang direncanakan di angka Rp75 miliar, untuk menangani defisit anggaran.
Baca Juga:Siswa-siswi SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon Borong Juara Felka Tingkat NasionalWAJIB TAHU! Hukuman Mati di Indonesia Begini Loh, dan Ini yang akan Dihadapi Sambo
Jumlah untuk selesaikan defisit anggaran tersebut, untuk pembayaran tunda bayar Rp26,7 miliar. Kemudian untuk menutupi dana cadangan Pilwalkot Rp7 miliar, dan pemenuhan gaji serta tunjangan melekat ASN November-Desember 2023 Rp42 miliar.
Pendanaannya bersumber dari pergeseran belanja tidak terduga atau BTT Rp7 miliar, serta efesiensi atau refocusing belanja di beberapa perangkat daerah senilai Rp61 miliar.
“Untuk efisiensi belanja perangkat daerah, kita fokus mengurangi item kegiatan perjalanan dinas, belanja kendaraan, pakaian dinas pegawai, dan kegiatan rutin-rutin lainnya. Itupun masih kurang Rp7 miliaran lagi,” ujar Gus Mul, sapaan Agus Mulyadi.
Menurutnya, pendanaan itu pun masih ada kurang lebih Rp7,5 miliar lagi. Direncanakan, akan menyisir efisiensi beberapa belanja kegiatan di perangkat daerah lainnya.
Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana mengatakan, poin-poin yang disebutkan di atas itu, merupakan opsi skenario eksekutif. Padahal, DPRD juga punya scenario tersendiri.
Misalnya, untuk menyelesaikan tunda bayar Rp26,7 miliar dan dana cadangan Pilwalkot Rp7 miliar, bisa mengefisiensi program prioritas Rp33 miliar. Kewajiban gaji dan tunjangan melekat, diselesaikan di APBD Perubahan 2023.
Sedangkan kalau mau menyelesaikan kewajiban yang versi opsi eksekutif Rp75 miliar sekaligus, solusi yang ditawarkan pergeseran efisiensi Rp61 miliar tersebut, intinya jangan sampai mengeliminasi kegiatan di perangkat daerah yang berasal usulan pokok pikiran atau pokir DPRD.