CIREBON, RADARCIREBON.ID- Rencana pembangunan Rumah Sakit Baznas di Kota Cirebon terus dimatangkan.
Dalam proses pembangunan Rumah Sakit Baznas ini, juga tidak lepas dari peran Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon.
Kabarnya, UGJ mendorong berdirinya Rumah Sakit Baznas. Bahkan pihak UGJ pun sudah ikut rapat koordinasi dengan Baznas RI.
Baca Juga:Partai Gerindra Gelar Donor Darah, Bagi-bagi Doorprize untuk PendonorCalon Psikolog, Hafal 30 Juz Alquran di Al Hikmah Cirebon
Rapat koordinasi pendirian Rumah Sakit Baznas sudah dilakukan antara Baznas, Pemkot Cirebon, dan UGJ yang dipimpin langsung Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Dadang Sukandar Kasidin serta Rektor UGJ Prof DR Mukarto Siswoyo.
Rektor UGJ Mukarto Siswoyo kepada Radar mengakui pihaknya turut andil sejak awal dari rencana pendirian Rumah Sakit Baznas.
Bahkan saat rapat dengan Baznas Pusat di Jakarta, ia mengakui turut hadir bersama ketua yayasan.
Artinya, rencana pendirian Rumah Sakit Baznas ini ada 3 pihak yang terlibat. Yakni Baznas, pemerintah daerah, dan UGJ.
Mukarto beralasan pihaknya setuju adanya Rumah Sakit Baznas karena ini nantinya bisa menjadi rumah sakit madya yang bisa digunakan oleh Fakultas Kedokteran UGJ.
Karenanya, kata dia, sudah ada MoU antara Pemkot Cirebon, Baznas, dan FK UGJ.
Bahkan FK UGJ siap untuk men-support khususnya dari sisi SDM dokter.
Baca Juga:Salat Subuh Berjamaah, Lanjut Muhasabah dan Istigosah Bareng Wapres dan Kasad, Digelar VirtualWakil Walikota Cirebon Minta Status Gedung SD Pengampon Dicek, Ada Apa?
Pembangunan Rumah Sakit Baznas di Kota Cirebon, di Sini Lokasi yang Diincar
Rektor bahkan menegaskan dirinya setuju areal pembangunan Rumah Sakit Baznas akan berlokasi di lahan milik Pemprov Jabar di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
Apalagi, kata dia, Gubernur Ridwan Kamil sejak awal juga ingin lahan itu digunakan oleh UGJ.
“Saat Pak Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan harapan tersebut, kami dari UGJ langsung bergerak cepat memproses dokumen administrasi,” kata Mukarto, pekan kemarin.
“Dan persyaratan itu sudah disampaikan ke Pemprov Jabar. Tapi hingga menjelang berakhir masa jabatan guberur, belum ada tanda-tanda lahan itu dihibahkan ke UGJ,” katanya.