Pansus Gagal Bayar Terkesan Dipaksakan, Pokir Dewan Harus Dievaluasi

Pansus Gagal Bayar Terkesan Dipaksakan, Pokir Dewan Harus Dievaluasi
PARIPURNA: DPRD Kuningan menggelar rapat paripurna pembentukan pansus gagal bayar Pemda Kuningan, Rabu (15/2).
0 Komentar

“Ini juga tidak harus terjadi, karena pemerintah tidak tegas dan tidak bisa mengontrol kebutuhan pekerja (ASN). Tenaga pekerja kuningan ini overload. Padahal teorinya sudah jelas, kalau kita mau bangun rumah itu sudah dipersiapkan semuanya, dari mulai perencanaan, anggaran, fisik dan logistik termasuk antisipasi biaya tak terduga yang dipengaruhi faktor alam,” jelasnya.

Atang menilai, keputusan pelaksanaan pansus ini bukan menjadi solusi, tetapi berpengaruh terhadap pelayanan publik, dan yang lebih tepat lagi, akan memantik persoalan lain yang lebih besar.

“Ini juga tidak harus terjadi, karena pemerintah tidak tegas dan tidak bisa mengontrol kebutuhan pekerja (ASN). Tenaga pekerja Kuningan ini overload. Padahal teorinya sudah jelas, kalau kita mau bangun rumah itu sudah di persiapkan semuanya, dari mulai perencanaan, anggaran, fisik dan logistik termasuk antisipasi biaya tak terduga yang dipengaruhi faktor alam,” jelasnya.

Baca Juga:240 Karton Minyakita Didistribusikan di Kabupaten KuninganSTIKes Kuningan Raih Silver Winner dari LLDIKTI

Atang menilai, keputusan pelaksanaan pansus ini bukan menjadi solusi, tetapi berpengaruh terhadap pelayanan publik, dan yang lebih tepat lagi, akan memantik persoalan lain yang lebih besar.(ale)

 

0 Komentar