“Yang ini kami sebut adalah pelabelan atau stereotype. Pelabelan bahwa ibu-ibu yang gemar pengajian itu kemudian menelantarkan anaknya, ” imbuhnya.
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tak menemukan basis data yang dipakai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
Baik yang bersumber dari BRIN, BPIP, Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun instansi-instansi terkait yang berada di level daerah.
Baca Juga:Contoh Menu Nasi Kotak Sederhana 10000, Harga Murah Kualitas Gak Murahan5 Doa Nabi Sulaiman Memohon Diberikan Kekayaan yang Melimpah
“Aktor penelantaran anak adalah ibu-ibu yang gemar pengajian, enggak ada,” pungkasnnya.
Lalu, Tri Wahyu menambahkan bahwa kegiatan pengajian yang dihadiri ibu-ibu justru menghadirkan tema membahas penanganan stunting.
Semisal di Sulawesi Selatan berdasarkan situs resmi Kementerian Agamar Kanwil setempat, acara pengajian menghadirkan penyuluh membahas penanggulangan stunting.
“Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting, bisa diajak bekerjasama BKKBN,” tuturnya.
Dalam laporan yang dibuatnya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Komnas Perempuan RI mengkaji dugaan pembelaan negatif praktik bentuk ketidakadlian gender dalam pidato megawati Soekarnoputri.
Kajian diharapkan tuntas sebelum 8 Maret 2023 di mana itu adalah hari peringatan Perempuan Internasional.
Dan meminta untuk Komnas Perempuan Ri menegur Megawati secara tertulis yang ditembuskan ke publik.
Baca Juga:KUR Mandiri 2023 Dibuka, Dapatkan Pinjaman Hingga Limit Rp 500 Juta Bunga RendahAuto Ketar-Ketir! 5 Hero Mobile Legends yang Bisa Jadi Counter Arlott
Lalu yang terakhir, meminta Komnas Perempuan RI mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inkuisisi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut.
“Karena kami tahu ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pedagang bakso, ibu-ibu yang ‘kenapa sih nggoreng, kan bisa ngukus’. Itu yang selama ini dibiarkan publik, memang jadi pro kontra tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu,” tegasnya.