RADARCIREBON.ID – Permasalahan honorer kembali mencuat lantaran Presiden Jokowi mengungkapkan keresahannya atas semakin banyaknya honorer.
Seperti diketahui pada tahun 2023 ini target penghapusan honorer harus sudah dilaksanakan pada bulan November.
Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan langsung kepada MenPAN-RB untuk mencari jalan tengah terkait nasib honorer.
Baca Juga:KUR BRI 2023 Dibuka Hitungan Hari, Catat Mekanisme Terbaru, Jangan Sampai Pengajuan GagalUPDATE Hari Ini gurupppk.kemdikbud.go.id, Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022
Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
“Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita (pemerintah) sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN,” ujar Menteri Anas dalam acara Rakernas APPSI di Balikpapan, Jumat (24/2).
Selain bersama APPSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Lebih lanjut pada Rakarnes APPSI itu, Menteri Anas menilai tenaga non-ASN atau honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.
Lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN.