RADARCIREBON.ID – IKN Nusantara akan menjadi ikon utama negara Indonesia di masa mendatang, pembangunannya kini masih berlangsung.
Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus dikebut.
Pemerintah Indonesia terus berusaha merayu pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Berbagai insentif disiapkan, termasuk keringanan pajak bagi para investor.
Baca Juga:BUNGA NOL PERSEN, KUR 2023 Dibuka, UMKM Segera Lengkapi PersyaratannyaOH TERNYATA, Guru Honorer Lulus PG P1 Kantongi Alasan dan Jadwal PPPK Guru Terbaru
Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia.
Proyek bernilai Rp466 triliun itu juga bakal jalan terus, meskipun perekonomian dunia diprediksi akan menghadapi resesi.
Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari APBN, dan akan berlangsung hingga 2024.
Pemerintah mengklaim IKN akan mendorong pembangunan dan menggerakkan ekonomi di Indonesia timur.
Terbaru, Pemerintah Indonesia mengajak Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.
Acara pertemuan dan komunikasi dengan 90 investor Negeri Sakura ini dihelat di Tokyo, Jepang, Selasa (28/2) itu dibuka oleh Duta Besar Indonesia (Dubes) untuk Jepang Heri Akhmadi.
Puluhan investor itu terdiri dari pengembang hunian, perusahaan bidang infrastruktur dan transportasi, pembangun dan tata kelola pipa gas, serta perusahaan di bidang telekomunikasi dan komunikasi.
Baca Juga:Harganya Fantastis, Uang Kuno Koin Rp1.000 Kelapa Sawit DiburuCatat Cara Daftar KUR 2023 BRI, Bisa Online dan Offline, Beri Pendanaan Hingga Rp100 Juta
“Saya ingin menekankan, terlepas dari kondisi global saat ini, Indonesia telah kembali ke jalur ekonomi sebelum pandemi,” terang Heri.
Dengan pencapaian tersebut, Heri Akhmadi meyakini 2023 akan jadi tahun penuh optimisme di Indonesia, sehingga Jepang tidak perlu khawatir untuk menanamkan modalnya di tanah air.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.
Di jajaran parlemen, hadir Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel dan beberapa Anggota DPR RI dari Komisi III, Komisi V, dan Komisi XI.