CIREBON, RADARCIREBON.ID – Dinas PUTR menjadi sorotan masyarakat, karena masih banyaknya jalan rusak di Kabupaten Cirebon belum juga diperbaiki.
Salah satu jalan rusak yang menjadi sorotan warga adalah ruas jalan Sindanglaut Pabuaran yang letaknya berada di Desa Cikulak Kecamatan Waled.
Jalan tersebut sudah mengalami kerusakan yang sangat parah sejak bertahun-tahun yang lalu.
Baca Juga:Nelayan Cirebon Keluhkan Limbah, Rokhmin: Penanganan Harus Lintas KementerianDesa Wisata, Baru 23 Desa di Kabupaten Cirebon yang Dapat SK
Tidak jarang pula, banyak warga dan pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan jalan tersebut.
Sekjen FKKC, Ahmad Hudori mengatakan, kerusakan ruas jalan Sindanglaut Pabuaran di Desa Cikulak sudah sangat lama. “Sudah bertahun-tahun kerusakan,” ujar Hudori.
Pria yang menjabat sebagai Kuwu Cibogo ini juga mengatakan, kerusakan jalan tersebut sudah sangat parah.
“Sudah kaya bukan jalan tetapi kaya sungai kering yang tidak ada airnya, kondisi jalan sudah seperti itu,” sindirnya.
Bahkan, lanjut Hudori, akibat kerusakan jalan yang cukup parah tersebut sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
“Sudah banyak yang kecelakaan akibat rusaknya jalan, sudah tidak bisa dihitung berapa warga yang kecelakaan di jalan tersebut,” katanya.
Terlebih lagi, kata Hudori, jalan tersebut merupakan akses utama warga dari Karangwareng, Lemahabang dan Sedong menuju RSUD Waled.
Baca Juga:Jalan Rusak di Mundu karena Kendaraan Berat, Warga Desak Polisi BertindakJalan Rusak Depan Kantor Camat Pabedilan Cirebon, Diusulkan Perbaikan sejak 2020
“Kan, kasihan kalau pasien gawat darurat kondisi kritis lalu lewat jalan tersebut,” tandasnya.
Hudori menjelaskan banyaknya kerusakan jalan menyebabkan Dinas PUTR menuai sorotan warga masyarakat.
Namun, Dinas PUTR selalu beralasan anggaran terbatas ketika masyarakat meminta perbaikan jalan.
Harusnya, kata Hudori, Dinas PUTR bisa berinisiatif mencari sumber anggaran lain jangan hanya mengandalkan anggaran yang sudah ada.
“Kalau mengandalkan anggaran yang ada di APBD kabupaten jelas sangat terbatas tidak bisa maksimal memperbaiki kerusakan jalan,” katanya.
Hudori menilai, seandainya dirinya menjadi bupati, instansi yang paling pertama dievaluasi adalah pejabat DPUTR karena jalan rusak semakin banyak.