Sementara di Majalengka diperkirakan ada di atas 10 ribuan tenaga honorer, yang jika dikalkulasi secara sederhana maka membutuhkan anggaran sebesar Rp170 miliar/tahun.
“Mau seperti apa solusinya, saya sudah bicara tahun lalu, tapi dianggap gagal paham. Kalau di daerah lain hal ini sudah dibahas dan dicarikan solusi serta pemetaan dan penempatannya. Satu lagi yang perlu dicermati, jika sistem outsourcing diberlakukan, itu pun sesuai aturan hanya ada 3 komponen yang bisa diakomodir, yakni cleaning service, office boy dan driver. Sisanya mau diapakan,” ucapnya.
Jadi kata dia sudah harus ada sikap jelas dari pemda terkait formula maupun kebijakannya apakah mau outsourcing atau stop. Dan persoalannya apakah anggaran Majalengka sudah cukup untuk hal tersebut.
Baca Juga:Ratusan Siswa Ciayumajakuning Ikuti Competition Polar Math di STKIP Yasika Majalengka DPRD Masih Kaji Keluhan TPP ASN di Majalengka Timpang Jauh
Sementara itu Sekretaris Daerah Drs H Eman Suherman MM saat dikonfirmasi terkait persoalan penyelesaian tenaga honorer menjawab akan segera didiskusikan dan dibicarakan dengan OPD masing-masing.
“Sabar ya saya mau bahas dulu dengan OPD mengenai teknis terkait,” ucapnya singkat.
Hal senada diungkapkan Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd saat dihubungi via ponselnya. Ia menjelaskan pada prinsipnya semua honorer yang memenuhi persyaratan menjadi PPPK sudah terakomodir .
“Pada prinsipnya semua sudah terakomodir, kecuali yang tidak memenuhi persyaratan,”jawabnya singkat. (pai)