CIREBON, RADARCIREBON.ID – Curhat jalan rusak dan belum adanya PJU menjadi persoalan yang mendominasi aspirasi warga kepada anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
Permasalahan jalan rusak dan PJU masih belum terpasang terungkap dalam reses anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil VII, R Cakra Suseno SH.
Diakui Cakra, warga banyak mengeluhkan persoalan jalan rusak dan penerangan jalan umum (PJU) yang masih jarang.
Baca Juga:PENTING bagi Guru Honorer P2 dan P3 Cirebon, Bisa Masuk PPPK lewat 3600 KuotaResmi Dilantik, Ini Cara Forum BUMDes Gerakkan Perekonomian Desa
“Hasil reses, masyarakat banyak yang mengeluhkan jalan rusak. Dan belum tersedianya PJU di jalan kabupaten yang memang butuh penerangan,” kata Cakra.
Dijelaskan Cakra, aspirasi masyarakat yang diserap di Desa Mundumesigit, Kecamatan Mundu. Masyarakat setempat membutuhkan PJU untuk 10 titik.
Selain soal PJU dan jalan rusak, lanjut Cakra, warga juga meminta perbaikan MCK mushola, normalisasi dan senderan Sungai Sicawang dalam menanggulangi banjir.
“Selain pengadaan PJU, masyarakat Mundumesigit juga meminta agar ada perbaikan jalan poros Mundumesigit menuju Banjarwangunan yang kondisinya rusak,” terangnya.
Selain itu, masyarakat juga meminta perbaikan sapras lapangan bola Mundumesigit, perbaikan Polindes, penyediaan mobil siaga desa, serta pelayanan BPJS untuk rawat jalan.
“Semua aspirasi tetap ditampung yang nantinya, akan dipilah mana yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten Cirebon akan diperjuangkan, termasuk PJU dan jalan rusak,” ujarnya.
Diakui Cakra, jalan rusak dan PJU menjadi persoalan yang dominan disampaikan warga.
Baca Juga:2 Tahun Riset, Universitas Kristen Maranatha Tawarkan Konsep Revitalisasi Kota Tua JamblangBupati Cirebon Godok Anggaran Kajian Akademis DOB Cirtim
Dua persoalan itu yakni PJU dan jalan rusak, sambungnya, sangat penting karena terkait dengan keamanan dan kenyamanan warga khususnya pengguna jalan.
“Jalan rusak dan PJU langka menjadi curhatan yang dominan. Tapi banyak juga aspirasi yang masuk seperti minta bantuan untuk renovasi masjid dan fasilitas nelayan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, warga juga meminta pemberian makanan tambahan (PMT) untuk posyandu, sarana dan prasarana posyandu, serta kesejahteraan untuk para kader posyandu.