Acep pun tidak perlu malu menjelaskan kondisi di Kuningan, termasuk kasus gagal bayar yang sedang ramai di Kuningan yang nilainya mencapai Rp94 miliar. Di mana jika Waduk Darma pengelolaannya ditarik ke provinsi maka potensi gagal bayar di Kabupaten Kuningan akan semakin besar terjadi.
“Selain bupati, DPRD Kuningan juga mesti bersuara menyampaikan nota protes dan keberatan atas rencana pengambilalihan Waduk Darma dari Pemkab Kuningan kepada Provinsi Jawa Barat. Karena permasalahan Waduk Darma ini juga sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kuningan. Sehingga DPRD Kuningan pun sangat bertanggung jawab untuk memperjuangkan agar pengelolaan Waduk Darma tidak beralih ke Pemprov Jabar, melainkan tetap dikelola oleh Pemkab Kuningan,” pungkasnya.(ale)