Dalam surat undangan tersebut, lanjut Maman, pihaknya juga meminta kepada masyarakat KTH untuk semuanya hadir saat verifikasi dengan membawa foto kopi KTP dan yang asli serta materai karena harus dibuatkan surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut untuk memastikan jangan sampai masyarakat melakukan kegiatan sebelum ada PKS dengan Balai TNGC. Karena ini akan berkaitan dengan aspek hukum, jangan sampai masyarakat terjebak dengan kegiatan ilegal.
“Jadi bukan kami bermaksud mempersulit. Melainkan kami hanya melakukan proses dan tahapan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Maman.
Adapun yang menjadi pemicu keributan terjadi, Maman mengatakan, saat proses verifikasi ternyata ada beberapa anggota kelompok yang namanya tercantum dalam proposal yang tidak hadir. Namun di sana hadir beberapa anggota masyarakat yang namanya tidak tercantum dan meminta menggantikan orang-orang yang tidak hadir tersebut.
Baca Juga:Sengketa Lahan OW Linggarjati, Pemda Kuningan dan BBKSDA Bentuk Tim TerpaduBank Kuningan Raih Penghargaan Top BUMD Award 2023 Predikat Bintang 5
“Ada permintaan penambahan dan penggantian beberapa nama yang ada di dalam proposal dengan orang lain, otomatis kami akan tolak. Kalau mau mengganti, harusnya sejak masih dalam proses penelaahan proposal. Kalau ada penambahan personel baru, silakan tapi diajukan dalam proposal yang baru juga, dan prosesnya pun otomatis dari awal lagi. Langkah kami ini ternyata dianggap sebagai tindakan mempersulit dan berbelit-belit. Padahal, prosedurnya memang seperti itu,” ujarnya.
Hingga akhirnya, keributan itu pun terjadi. Ketua Paguyuban Silihwangi Majakuning Edi Syukur membuat keributan hingga keluar kata-kata kasar disertai ancaman verbal hingga acungan senjata tajam yang ditujukan ke salah satu petugas verifikasi. Beruntung, tindakan arogan Edi Syukur itu berhasil dicegah oleh beberapa warga dan petugas TNGC yang lain dan sempat diabadikan oleh warga hingga akhirnya viral.
“Kami sangat menyesalkan, kenapa harus keluar kata-kata kasar dan arogan disertai ancamanan senjata tajam. Mestinya kan dialog bisa dibangun secara santun, bahwa kami sedang melakukan tugas pelayanan publik, tapi ditanggapi dengan sikap arogan tersebut,” ujar Maman.