CIREBON, RADARCIEBON.ID – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti banyaknya jalan rusak yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Bahkan, dianalogikan dengan istilah cukup menohok.
“Kalau kita tertidur di kendaraan, kemudian terbangun berarti sudah masuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Itu terkenal dimasyarakat,” kata Fraksi Golkar, H Khanafi SH, saat menyampaikan pandangan Fraksi Golkar terhadap LKPj APBD tahun 2022, Selasa (6/6).
Menurutnya, ini sebagai pertanda bahwa saking rusaknya jalan-jalan di Kabupaten Cirebon. Bupati pun, dinilai seperti tidak memiliki ide gagasan untuk menyelesaikan persoalan.
Baca Juga:Sidang Kasus Jual Beli Rumah di PN Sumber: Bayar Rp1,5 Miliar Dapat Sertifikat PalsuBelum Setahun Diperbaiki Jalan Rusak Lagi, Kabid Bina Marga Cirebon: Makasih Infonya
Karena berkaca pada jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), angkanya mencapai Rp200 miliar lebih.
Realisasi belanja dari tahun ke tahun, selalu terealisasi kurang dari 99 persen. Pihaknya tidak memahami, kenapa selalu terjadi demikian, apakah ada unsur kesengajaan agar dinas atau SKPD terkesan mengefisienkan anggaran atau agar ada silpa.
Fraksi Golkar pun menyampaikan keprihatinan terkait situasi ekonomi di Kabupaten Cirebon yang semakin serba mahal.
Padahal, tugas utama pemerintah daerah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Tapi tidak juga diartikan sempit dengan seremoni bagi-bagi sembako dan santunan untuk kelompok tertentu.
“Akan tetapi program yang riil dan langsung berimbas signifikan pada peningkatan daya beli masyarakat yang diimbangi dengan penurunan harga kebutuhan pokok. Itu harus anda fikirkan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE menjelaskan ada beberapa point yang disampaikan dari masing-masing fraksi.
Baca Juga:Nantangin Polisi Pakai Celurit, Tim Patroli Polresta Cirebon Bekuk Empat Anggota Geng MotorKarena Alasan Ini, Verifikasi Faktual Pemilih Pemilu 2024 di TPS Khusus Mahad Al Zaytun Indramayu Diundur
Salah satunya seperti kondisi jalan rusak hingga minimnya pelayanan pembuatan KTP. “Itu sudah menjadi rahasia umum. Blankonya abis lah,” imbuhnya.
Semua itu, akan menjadi masukan positif, yang perlu mendapat pencermatan. Apakah karena penyaluran dari Kemendagrinya yang terbatas, atau seperti apa. “Kita tunggu saja nanti jawaban dari bupati besok,” tandasnya.