“Jadi kalau ada pemungutan-pengungutan di luar itu tidak usah diikuti. Kegiatan program strategis nasional di bidang pertanahan dari Pak Presiden, pengaturan biayanya juga sudah diatur. Itu sudah dianggap cukup dalam rangka biaya operasional di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PCNU Kab Cirebon KH Aziz Hakim Syaerozi mendukung kegiatan program PTSL untuk 74 desa di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Pihaknya siap kolaborasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi PTSL 2023 yang semakin masif di Pemerintahan Jokowi.
Baca Juga:50 Pekerja Migran asal Cirebon Bermasalah, Ini Langkah Disnaker Kabupaten Cirebon Cegah TPPOGUNAKANLAH Kombinasi Milk Cleanser Viva dan Air Mawar Viva, Kulit Wajah Segar dan Glowing ala Artis Korea, Begini Caranya!
“Program ini manfaat sangat besar untuk masyarakat. Karena untuk membuat sertifikat ini luar biasa rumit dan lama prosesnya, ditambah lagi biayanya luar biasa. Kita memiliki kewajiban untuk mendorong program ini berhasil. Kita informasikan ke masyarakat,” katanya.
Dijelaskan Kang Aziz, meskipun program PTSL 2023 didorong oleh beberapa pihak. Namun, pihak BPN mempunyai keterbatasan di sumber daya nanusia (SDM) nya.
Oleh karena itu, PCNU Kabupaten Cirebon siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa (Pemdes).
“Kita siap membantu dan berkolaborasi dengan para kuwu untuk mendorong program PTSL 2023 secara maksimal, didorong agar bisa 100 persen,” tandasnya. (cep)