“Anggaran yang sudah ada sebesar Rp100 juta dari Panglima TNI, semoga bisa menjadi motivasi untuk berdirinya sekretariat PPAD yang representatif ke depan,” ungkap Yudi.
Dalam pertemuan ini, kata Yudi, dirinya juga menyampaikan amanat dari Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo yang ingin menggerser titik perhatian organisasi tersebut dari sektor pertahanan dan keamanan ke sektor kesejahteraan.
“Itu artinya, PPAD tidak akan terlibat politik praktis. Politik adalah hak individu. Sebagai organisasi, PPAD adalah nonpartisan. Jangan sampai organisasi pecah dan tidak kompak hanya karena politik. Politik PPAD adalah politik kesejahteraan,” jelasnya.
Baca Juga:Kuota Haji 2024 Sudah Ditetapkan Arab Saudi, Tahun Depan Harus Baik248 Calkades Ramaikan Pilkades Serentak, Dua Desa Nihil Peminat, Harus Ada Calkades
Sementara, Brigjen TNI (Purn) Nana Sujana menambahkan, para purnawirawan TNI di Kabupaten Kuningan harus menjadi pelopor untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.
“Sekarang kan tahun politik, para purnawirawan TNI memang sudah bisa menentukan pilihan untuk politik. Namun, meski berbeda pandangan politik, kita tetap harus menjaga korps untuk tetap bersatu, sehingga masyarakat akan melihat tauladan ini,” ucap Nana.
Ia menambahkan, seorang purnawirawan TNI AD diharapkannya bisa menjadi contoh yang baik di masyarakat sekitarnya.
Di tempat yang sama, Ketua PPAD Kuningan Mayor TNI (Purn) Kafidin menyampaikan, jumlah anggota PPAD di Kabupaten Kuningan sebanyak 373 orang, walaupun berbeda korp namun dalam PPAD mereka bisa bersatu bersinergi membesarkan PPAD.
“Kami memohon doa agar PPAD bisa melanjutkan cita-cita para pendahulu kami, serta PPAD Kuningan semakin eksis,” pungkasnya.(ale)