INDRAMAYU, RADARCIREBON.ID – Pada semester pertama atau memasuki pertengahan tahun, penjualan pupuk subsidi di Indramayu telah mencapai lebih dari 50 persen dari alokasi tahun 2023.
Demikian diungkapkan Manajer Penjualan Jabar 1 Departemen Penjualan Wilayah 3A PT Pupuk Indonesia (Persero) Fajar Ahmad, kepada awak media, kemarin.
Dijelaskan Fajar, penjualan pupuk urea bersubsidi misalnya, telah mencapai 45.716 ton, atau 64 persen dari alokasi yang ditetapkan pemerintah untuk Kabupaten Indramayu sebanyak 70.488 ton. Adapun penjualan pupuk NPK telah mencapai 28.262 ton atau 65 persen dari alokasi sebanyak 43.449 ton.
Baca Juga:Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Optimis Pilwu Serentak di 100 Desa Terlaksana Sesuai dengan Rencana Jawa Barat Berstatus KLB Polio, Bupati Cirebon Ajak Tim dan Masyarkat Tidak Lengah
“Sedangkan di tahun 2023 ini, berdasarkan SK Alokasi tahun 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu dengan total 113.937 ton terdiri dari urea dan NPK,” ungkap Fajar.
Ditegaskannya, Pupuk Kujang selaku anak perusahaan Pupuk Indonesia (Persero) terus berupaya menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat.
“Alokasi itu wajib kita penuhi. Namun kita optimis bisa tercapai karena serapan pupuk cenderung mengalami kenaikan, apalagi menjelang musim tanam Agustus-September,” ujarnya kepada para awak media, Rabu (12/7).
Fajar menambahkan, selain terus berupaya meningkatkan serapan dan penjualan pupuk subsidi, Pupuk Indonesia melalui Pupuk Kujang dan Petrokimia Gresik juga terus menjaga stok pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani di seluruh wilayah distribusinya.
Fajar mencontohkan, untuk Indramayu berdasarkan data yang dihimpun hingga Juli 2023, Pupuk Kujang menyiapkan stok pupuk urea sebanyak 7.903 ton. Adapun Petrokimia Gresik menyiapkan stok NPK sebanyak 4.944 ton.
“Stok pupuk siaga di gudang lini tiga di Indramayu sesuai dengan ketentuan minimum yang diatur pemerintah dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan petani hingga dua pekan kedepan,” paparnya saat meninjau gudang pupuk di Jatibarang.
Sementara AVP Program dan Komunikasi PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Drikarsa, menyampaikan, pemerintah telah mengatur perihal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 4 tahun 2023.
Baca Juga:Cegah Korupsi Dana Desa, Kejari Kabupaten Cirebon Beri Pendampingan Pengelolaan Keuangan DesaAnggota Polresta Cirebon Sidak Pasar, Harga Daging Ayam di Pasar Tradisional Turun
Dalam aturan itu, BUMN pupuk dan anak perusahaannya wajib memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah. Adapun kebutuhan pupuk subsidi dalam satu tahun telah ditetapkan melalui SK Alokasi di setiap provinsi hingga kabupaten/kota.