Keluarga Kepala Daerah Ada yang Menerima Bansos

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, dalam seminar ten
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, dalam seminar tentang kepemimpinan dalam birokrasi, pada hari Kamis 20 Juni 2024.
0 Komentar

CIREBON, RADARCIREBON.ID – Masih ada kesenjangan antara data bansos dengan kondisi lapangan, bahkan beberapa keluarga pengurus PBNU dan keluarga kepala daerah dilaporkan menerima bansos. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, dalam seminar tentang kepemimpinan dalam birokrasi, pada Kamis 20 Juni 2024 di UGJ. 

Abdul Halim Iskandar menyebutkan bahwa data tersebut mengacu pada data makro, dan upaya sedang dilakukan untuk mengubah fokus kepada data mikro sebagai basis utama perencanaan pembangunan.

“Solusi utamanya adalah data,” ujarnya.

Baca Juga:Objek Wisata Sangkanika Edugarden, Bisa Kulineran dan Petik Buah Naga Kuning di Kawasan Utara KuninganBuruh Keluhan Program Tapera, “Namanya Tabungan Itu Tidak Wajib”

Kakak kandung Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar ini menegaskan bahwa data menjadi kunci dalam segala hal. 

Menurut Halim, transparansi di tingkat desa tidak dapat dikalahkan oleh transparansi di tingkat pemerintah lainnya.

“Dalam tingkat desa, dari penyusunan APBDes hingga perencanaan pembangunan, semua pihak diundang untuk berpartisipasi sehingga dapat dieksplorasi secara optimal,” jelasnya.

Hal ini berbeda dengan akses sulit terhadap buku APBD di tingkat nasional, sementara APBDes di tingkat desa dapat diakses dengan lebih mudah.

“Anggota dewan tidak selalu menguasai APBD, bahkan APBN,” tambahnya.

Hal ini berlawanan dengan APBDes yang lebih transparan. Dengan kehadiran APBDes, dana sekitar Rp4 triliun yang berputar di desa, jika dikelola dengan baik, akan membantu desa dalam pembangunan yang lebih baik, bukan untuk membangun oligarki.

“Kami mengajak mahasiswa untuk memantau pembangunan di desa secara aktif,” tutupnya.

Rektor UGJ, Prof Dr Ir Achmad Faqih MP menjelaskan bahwa kehadiran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia ini memberikan pandangan tentang pentingnya pengelolaan APBDes yang efektif untuk kemajuan desa.

Baca Juga:Lapas Kelas I Cirebon Kurban 2 Ekor Sapi dan 9 KambingCirebon Guyub Menjadi Tagline Hari Jadi Cirebon Ke-597

“Desa yang memiliki SDM yang handal dapat maju tanpa harus bergantung pada kota,” pungkasnya. (abd)

 

 

 

0 Komentar