Penolakan yang sama, ungkap Abrar, juga disampaikan, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.
Menurut Fahmy, kata Abrar, skema power wheeling berpotensi menambah beban APBN dan merugikan negara. Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.
Penurunan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian.
Baca Juga:PT KAI Laksanakan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Gratis Menggunakan Rail ClinicDisdik akan Evaluasi PPDB 2024, Ada Sekolah Minim Pendaftar, Ini yang Perlu Dilakukan
Terhadap rakyat, penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar akan membuat tarif listrik bergantung demand and suplly.
Terhadap masih adanya kontra soal power wheeling tersebut, Abrar menyatakan, pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa Presiden periode 2024-2029 mendatang.
“Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan hanya ingin memaksakan syahwat politik, dipaksakan harus selesai sebelum periode presiden sekarang yang akan erakhir pada Oktober mendatang. Kasihan rakyat dan akan menjadi beban negara nantinya,” imbuh Abrar. (azs)