“Beberapa kali ingin bertemu, selalu terhalang oleh berbagai alasan. Melalui Komisi II ini, kami berharap bisa berdiskusi dan menemukan solusi yang meringankan bagi kami dan membuktikan bahwa pemerintah daerah bisa menjadi mitra yang baik bagi rakyatnya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi mengatakan, menjelaskan keputusan kenaikan NJOP dan PBB itu berdasarkan regulasi yang dihasilkan di kabupaten. Ternyata dalam perjalanannya, terdapat penolakan dari para pelaku usaha, sehingga pemerintah harus bisa menolaknya.
“DPRD akan mencoba melakukan rumusan kebijakan baru kepada seluruh pengusaha untuk dibantu pemerintah dalam berusaha. Kami juga akan pelajari, dari Apersi ini, berapa yang berusaha untuk perumahan MBR,” katanya.
Baca Juga:Kreasi Kakak Beradik Kembangkan Flower dan Gift Shop via TikTok, Sehari Tak Kurang dari 100 PesananDLH Kota Cirebon Tempatkan 4 Titik Pemantau Udara Aktif untuk Mengecek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Ia pun mempersilakan kepada siapapun manakala ingin mengadukan persoalan. Jangan ragu untuk menyampaikan. “Silakan. Ini rumah kita. Kita siap menindaklanjuti untuk mencarikan solusi,” pungkasnya. (sam)