“Kami juga mengimbau kepada seluruh sekolah, agar di tahun ajaran 2024 ini untuk sementara di Kota Cirebon, tidak menggelar rapat komite terkait keuangan terlebih dahulu. Hingga adanya pemahaman yang sama, terkait isi dari Permendikbud 75 maupun Pergub 97,” terangnya.
Sehingga, lanjutnya, ke depan tidak ada lagi salah pengertian atau mulitafsir dari regulasi tersebut. Yang berdampak pada menjadi perbaikan bagi kita semua. Terkait akan adanya penyempuranaan regulasi, pihaknya mengembalikan lagi kewenangan ini kepada langkah apa yang akan ditempuh oleh pimpinan. Dalam hal ini Pemprov Jabar.
Yang jelas, pihaknya meyakini jika pimpinannya di Pemprov Jawa Barat akan mengambil kebijakan yang manfaatnya dapat benar-benar dirasakan untuk meningkatkan dunia pendidikan. (azs)