Hukum Nikah Sirih Bagi Beragama Muslim Dan Syarat Yang Harus Di Ajukan

Haris AhadaRabu, 4 Des 2024 - 1:57 PM

Nikah sirih merupakan salah satu istilah yang sering terdengar dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat Muslim. Istilah ini merujuk pada suatu bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi yang diatur oleh negara atau lembaga yang berwenang, seperti pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirih ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari rumitnya birokrasi, atau bahkan karena ketidaktahuan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat tradisional, nikah sirih ini sering kali terjadi ketika pasangan yang ingin menikah tidak mengurus administrasi secara resmi atau menikah secara diam-diam tanpa diketahui oleh banyak orang. Biasanya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga tradisi atau untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam keluarga.

Adanya Saksi : Dalam pernikahan Islam, minimal dua orang saksi yang adil dan kompeten harus hadir untuk menyaksikan pernikahan. Saksi ini bertugas untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum syariat.

Adanya Mahar (Maskawin) : Mahar adalah hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai simbol komitmen dalam pernikahan. Besaran mahar ini tidak ditentukan secara mutlak, namun harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika salah satu syarat atau rukun tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Dalam konteks nikah sirih, sering kali ada masalah pada salah satu atau lebih syarat ini. Misalnya, jika tidak ada pencatatan di KUA atau jika pernikahan dilakukan tanpa melalui wali yang sah, maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Nikah Sirih dalam Pandangan Hukum Negara

Selain dari perspektif hukum Islam, pernikahan juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat pasangan tersebut tinggal. Di Indonesia, pernikahan harus dicatatkan oleh negara melalui KUA, dan proses ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika pernikahan dilakukan secara sirih atau tanpa pencatatan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun sah menurut agama. Konsekuensi dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi ini antara lain adalah:

Kehilangan Status Hukum: Tanpa pencatatan pernikahan, pasangan suami istri tidak dapat mendapatkan hak-hak hukum seperti hak waris, hak atas nafkah, dan hak-hak lainnya yang diatur oleh negara. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat juga dapat menghadapi masalah hukum terkait status kewarganegaraan dan hak-hak mereka.

Masalah Pembagian Harta: Salah satu konsekuensi besar dari nikah sirih adalah dalam hal pembagian harta jika terjadi perceraian. Tanpa pencatatan pernikahan, pasangan tidak dapat mengakses hak pembagian harta bersama yang sah sesuai dengan hukum negara.

Persoalan Legalisasi Anak: Anak yang lahir dari pernikahan sirih bisa menghadapi persoalan terkait status hukumnya. Secara hukum, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat bisa dianggap sebagai anak di luar nikah dan mungkin akan menghadapi kesulitan dalam hal hak waris atau pengakuan legal.