Angka ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,46 persen) maupun nasional (8,57 persen). Bahkan, Kuningan masih berada di posisi dua terbawah di Jawa Barat.
“Penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya sinergi program dari pemerintah pusat yang mampu memperkuat upaya-upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran,” jelas Bupati Dian.
Tipologi kemiskinan di Kabupaten Kuningan, sambung bupati, secara umum menunjukkan korelasi erat dengan tingkat pengangguran.
Baca Juga:Semangat Kartini, Polwan Kuningan Donor Darah untuk KemanusiaanWabup Kuningan Tuti Andriani Imbau Jaga kebersihan di Lingkungan Kantor
Data menunjukkan bahwa 69,26 persen penduduk miskin berasal dari kelompok yang tidak atau belum bekerja. “Disusul oleh buruh harian lepas (11,96 persen), pedagang kecil (6,63 persen), pegawai swasta (5,87 persen), dan petani (5,17 persen),” sebutnya.
Kecamatan Cimahi, menjadi salah satu lokus penting pengentasan kemiskinan, dengan penduduk miskin yang didominasi oleh kelompok belum bekerja (62,26 persen), pedagang kecil (13,26 persen), petani (11,14 persen), dan pekerja lepas (9,01 persen).
Adapun dalam kunjungan lainnya Budiman Sujatmiko, diawali ke SD Mekarjaya, pameran UMKM di Desa Cimahi, dan dialog dengan masyarakat sekitar, OPD dan kepala desa, dan ke rumah warga yang tidak layak huni.
Kunjungan ini diakhiri dengan pengukuhan kepengurusan Bakti Taskin se-Indonesia secara virtual oleh Ketua BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko, berlangsung di Teras Pendopo.
Selaku Ketua Bakti Taskin Kabupaten Kuningan Hj Ela Helayati SSos.