“Pak Lucky siap menerima sanksi itu dengan tulus dan akan melaksanakannya sebaik mungkin,” ujarnya melalui WhatsApp pada Rabu, 23 April 2025.
Sanksi yang dimaksud adalah program magang selama tiga bulan di Kemendagri, di mana Lucky akan mengikuti pelatihan intensif mengenai tata kelola politik pemerintahan.
Ia diwajibkan hadir minimal satu kali dalam sepekan di lingkungan kementerian.
Baca Juga:Wis Cirebon Bae, Antara Potensi dan Tiru Yogyakarta: Catatan CEO Radar Cirebon Group pada 2023Jelang Musorkot KONI, Dua Balon Kumpulkan Cabor
Pemberian sanksi ini merupakan imbas dari perjalanan luar negeri Lucky Hakim ke Jepang yang dilakukan tanpa izin resmi dari Kemendagri.
Insiden tersebut disebut menjadi refleksi penting, tidak hanya bagi Lucky, tetapi juga bagi seluruh pejabat publik.
“Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bersama agar ke depannya tidak terulang. Sebagai kader partai, saya tetap memberi dukungan penuh kepada beliau untuk menjalankan kewajiban ini dengan integritas,” lanjut Sri.
Sementara itu, Bendahara DPD NasDem Indramayu, Taufik Hadi, turut menyampaikan pandangannya.
Ia menyebut bahwa sikap Lucky yang berani mengakui kekeliruan dan bersedia menerima konsekuensi adalah cerminan kedewasaan dalam berpolitik.
“Beliau tidak lari dari tanggung jawab, bahkan liburan ke Jepang tersebut sama sekali tidak menggunakan dana dari APBD,” kata Taufik.
Taufik juga menambahkan bahwa sejak dilantik, Lucky Hakim telah menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan Indramayu.
Baca Juga:Isu Perselingkuhan dan Warganet
Salah satu buktinya, sambung Taufik, adalah keputusan Lucky menolak penggunaan fasilitas mewah seperti mobil dan rumah dinas, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk membenahi infrastruktur jalan.
“Langkah beliau menolak pembelian mobil dinas dan pembangunan rumah dinas senilai Rp5 miliar patut diapresiasi. Dana itu akan dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan yang rusak demi kepentingan masyarakat,” ujarnya menutup pernyataan. (han)