RADARCIREBON.ID Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa reaktivasi jalur kereta Banjar-Pangandaran merupakan langkah paling rasional saat ini, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.
Menurut Dedi, meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki mimpi besar untuk mengaktifkan kembali beberapa jalur kereta, keadaan fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan semua proyek tersebut secara bersamaan. Jalur Banjar-Pangandaran dipilih sebagai tahap pertama yang mampu dilaksanakan lebih dulu.
“Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran dengan estimasi biaya sekitar Rp3,2 triliun,” ujar Dedi saat memberikan keterangan di Bandung, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga:Soal PAW, DPRD Kuningan Segera Sampaikan Surat ke GubernurRumah Petani di Cikadu Kuningan Terbakar
Selain jalur Banjar-Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki target untuk mereaktivasi jalur lain, seperti Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, dan jalur Garut (Cikajang). Total kebutuhan dana untuk seluruh reaktivasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun.
Dedi berharap dana sebesar Rp20 triliun itu dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. “Minimal kita sudah punya mimpi yang jelas, dan berharap ke depan keuangan pemerintah pusat semakin kuat sehingga dapat membantu pendanaan untuk Jawa Barat,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional. Pengkajian akan dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas, sosial budaya, kependudukan, hingga lingkungan. Semua aspek itu akan dipertimbangkan dalam kajian Detail Engineering Design (DED).
Herman juga menyampaikan bahwa pengkajian anggaran dan sumber pendanaannya sedang dalam tahap evaluasi lebih lanjut. Alternatif pendanaan yang diharapkan datang dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema lainnya transfer dari pusat ke daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga akan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan reaktivasi ini berjalan optimal. (antara)