Rencananya, sambung Rommy, dua SPPG itu akan beroperasi bulan Mei. “Jika SPPG yang lain selama ini hanya 3 ribu porsi, untuk calon SPPG Harjamukti dan Kejaksan rencananya masing-masing 7 ribu porsi setiap hari,” ujarnya.
HARUS MONITORING BERKELANJUTAN
Terpisah, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio mengatakan perlunya monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan ini untuk memastikan MBG berjalan semestinya, yakni memberikan gizi pada anak dan memastikan bahwa anak-anak mau mengonsumsi makanan itu.
“Ada di beberapa daerah, yang saya dengar ada anak-anak enggan mengkonsumsi karena rasanya tidak sesuai dengan selera mereka, rasa kurang diminati sehingga makanan menjadi terbuang sia-sia. Jadi, sangat penting adanya sistem monitoring yang berkelanjutan,” kata Andrie.
Baca Juga:Bupati Lucky Hakim Kena Sanksi Kemendagri, Roda Pemerintahan Indramayu Tetap NormalForista Merespons Kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Monitoring yang berkelanjutan juga harus dilakukan untuk memastikan distribusi makanan tidak mengalami keterlambatan.
“Jangan sampai terjadi keterlambatan pengiriman makanan yang menyebabkan menjadi basi atau tak layak konsumsi. Harus dipastikan soal kualitas dan keamanan makanan. Makanan harus bisa dapat memenuhi standar gizi sesuai yang dijanjikan. Sehingga sesuai dengan namanya makan bergizi gratis,” terangnya.
Selain itu, pihaknya menekankan agar setiap dapur yang memproduksi MBG untuk para siswa harus sering diawasi dan disupervisi. Terutama mengenai kebersihan dan proses pengolahan makanan agar tidak terulang kembali isu tentang anak penemerima MBG mengalami keracunan.
“Jadi jangan sampai ada isu tentang anak penemerima MBG malah keracunan makanan. Artinya, harus diawasi dan disupervisi terhadap higienitas dan proses pengolahan makanan. Keracuna dapat disebabkan oleh makanan tidak segar atau pengolahan tidak higienis,” tandasnya. (abd/cep)