RADARCIREBON.ID – Gubernur Dedi Mulyadi selalu mengugkapkan dan mengingatkan tentang pentingnya visi Jawa Barat (Jabar) Istimewa.
Visi tersebut, menurut sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM, harus bisa berpengaruh dan bisa langsung dirasakan rakyat atau masyarakat.
Karena itu, untuk tujuan tersebut, KDM mengundang para kepala dearah, camat, kepala desa dan lurah. Agar Jabar Istimewa tersebut bisa segera terealisaikan.
Baca Juga:Stadion Bima, Pusat Olahraga MalamIdentik dengan Jawa, di Suriname Juga Ada Warga Kuningan yang Tak Kembali dari Perantauan
Acara yang digagas Pemrov Jabar itu bertajuk Rapat Koordinasi “Gawe Rancange Pak Kades Jeung Pak Lurah”. Rapat tersebut dihadiri seluruh kepala daerah, camat, kepala desa dan lurah se Jawa Barat.
Menurut KDM, ada 5 poin agar Jabar Istimewa itu bisa dirasakan lansung oleh masyarakat. Ke-5 poin itu adalah:
1. Di tiap desa dan keluraha tidak ada lagi kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan tidak ada lagi stunting baru (zero new stunting).
2. Di tiap desa dan kelurahan harus bebas dari kemiskinan ekstrem dan turut menyukseskan program sekolah rakyat.
3. Tiap desa dan kelurahan harus bebas sampah dan selalu menjaga lingkungan yang lestari.
4. Tiap desa dan kelurahan harus mandiri, terbebas dari rentenir “Bank Emok” serta memiliki Koperasi Merah Putih.
5. Desa dan kelurahan harus turut serta secara aktif menyukseskan pembangunan Keluarga Berencana.
Baca Juga:3 Bulan Mengarungi Lautan, Kisah Warga Kuningan Dikirim ke Belanda Lalu ke SurinameCaleg Gagal Dapil SMS Jadi Dalang Pembunuhan Berencana, Cuma Dapat 226 Suara
Pada rapat tersebut KDM menekankan pentingnya program dan visi Jawa Barat Istinewa. Sebab, 5 poin tersebut masih mejadi masalah besar di Jawa Barat.
“Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat,” tandas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Dia mengungkapkan, soal kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di Jabar.
“Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia,” ujar Dedi.
Politisi Partai Gerindra itu juga meminta agar desa dan kelurahan memiliki data yang akurat dan presisi. Sebab, setiap desa atau kelurahan memiliki kebutuhan yang berbeda.
“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada,” pinta pria yang masih betah menduda itu.