RADARCIREBON.ID – Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) alias Damkar Kota Cirebon pada Senin pagi, 5 Mei 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau kondisi kantor DPKP yang dinilai sangat memprihatinkan.
Mulai dari mess anggota yang difungsikan sebagai kantor sekretariat, hingga ruang istirahat petugas yang tidak layak.
Baca Juga:Pemerintah Kota Cirebon Komitmen Mewujudkan Pendidikan Bermutu dan MerataMomentum Hari Pendidikan Nasional Kota Cirebon Komitmen Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua
Kedatangan Komisi I DPRD disambut langsung oleh Kepala DPKP Kota Cirebon, Adam Nuridin, beserta jajaran.
Para anggota dewan kemudian diajak melihat secara langsung kondisi mess yang kini difungsikan sebagai kantor sementara.
Di sana, Kepala DPKP memaparkan kondisi fisik kantor beserta sarana dan prasarana (sapras) yang tersedia.
Para anggota dewan juga diajak berkeliling untuk melihat langsung berbagai fasilitas yang ada.
Banyak fasilitas ditemukan dalam kondisi tidak layak, seperti tempat tidur petugas (bed) yang sudah rusak, serta berbagai peralatan kerja yang tidak memadai.
“Kami sudah mengagendakan hal ini melalui Badan Musyawarah (Bamus). Sudah kami sampaikan bahwa DPKP ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno.
Agung meminta agar DPKP menyusun daftar kebutuhan yang akan diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar), yang selanjutnya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga:Alumni PLN Reuni di Kota Cirebon, Ingat Masa Kerja Dulu33 Tahun Kiprah Sanggar Sekar Pandan Cirebon
Dalam kunjungan tersebut, beberapa kebutuhan mendesak yang teridentifikasi antara lain: peremajaan atau perbaikan kendaraan operasional, serta penyediaan ruang istirahat yang layak bagi para petugas.
“Kita lihat sendiri, kondisi bangunannya sangat tidak layak. Tempat tidur anggota juga sangat memprihatinkan—bisa jadi dihuni kutu atau serangga lainnya. Jangan sampai saat bertugas, mereka terganggu oleh hal-hal seperti itu,” tegas Agung.
Ia mengaku heran karena kondisi kantor DPKP yang sudah bertahun-tahun memprihatinkan belum juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Karena itu, ia berharap Wali Kota Cirebon yang baru bisa lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar DPKP.
“Ini kantor dinas, bukan UPT. Tapi kondisinya seperti kantor UPT. Tempat tidur saja tidak layak. Kalau memang belum mampu menyediakan tempat tidur, paling tidak sediakan karpet yang layak seperti di musala atau masjid,” ujarnya.